Solopos.com, SUKOHARJO — Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Anton Agus Setiawan, menilai rencana pemerintah membagikan 500.000 penanak nasi listrik (rice cooker) gratis hanya solusi jangka pendek dengan memindahkan masalah.
Pakar ekonomi UMS itu menilai pembagian penanak nasi tidak bisa menyelesaikan masalah kelebihan pasokan (oversupply) listrik PLN yang disebut-sebut sebagai tujuan utama pemberian bantuan itu.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Jadi sebenarnya ini kalau saya merasa bukan solusi yang baik, karena jangka pendek sekali. Apalagi kalau kita bicara energi alternatif, ekonomi hijau dengan energi yang ramah lingkungan. Ini solusinya hanya memindahkan masalahnya kecuali kalau pemerintah sudah membangun pembangkit listrik dengan energi nonfosil fuel entah dengan air, angin, tenaga matahari atau tenaga alternatif lainnya,” jelas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS ini kepada Solopos.com, Rabu (11/10/2023).
Respons tersebut disampaikan Anton menyusul adanya peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang diterbitkan beberapa waktu lalu soal program bantuan rice cooker bagi rumah tangga dengan cara khusus agar bisa didapatkan secara gratis.
Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga yang ditetapkan pada 26 September 2023 dan mulai berlaku saat tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023.
Anton juga menilai pemerintah terlalu banyak membangun pembangkit listrik. sementara ketika pandemi mengalami penurunan permintaan listrik sehingga mengakibatkan adanya oversupply.
Lebih lanjut, ia menilai pembagian rice cooker yang dikaitkan dengan pengurangan impor liquefied petroleum gas (LPG) yang digunakan untuk memasak juga tak menjadi dasar. Sebab selama ini impor LPG di Indonesia tidak ada masalah. Anton menilai program tersebut hanya difokuskan dalam peningkatan konsumsi listrik per kapita.
“Saya kira ini juga salah satu alasan kenapa pemerintah memberikan subsidi juga pada motor listrik. Ini juga dalam rangka untuk untuk menyerap kelebihan pasokan listrik PLN,” imbuhnya.
Sebagai informasi, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pemberian 500.000 rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 gigawatt hour (GWh) setara dengan kapasitas pembangkitan 20 Megawatt. Sementara itu, PLN diperkirakan memiliki kelebihan daya listrik hingga 7,4 GW atau 7.400 MW di tahun ini.
Garap Sumber Energi Terbarukan
Anton justru menyarankan pemerintah agar lebih serius menggarap pemanfaatan energi terbarukan. Sehingga transisi penggunaan energi terbarukan mendapat dukungan terutama dalam regulasi dan ekosistemnya. Pemerintah juga harus berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada energi yang tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil di antaranya batubara dan bahan bakar minyak (BBM).
“Itu seharusnya lebih serius, artinya tidak hanya pada penggunaan alat-alat listriknya tapi juga pembangkit listriknya. Sumbernya juga harus dari energi yang terbarukan. Artinya pembangkit listrik Indonesia harusnya secara teknologi mulai dikembangkan. Karena memang energi alternatif nonfosil fuel tidak bisa menghasilkan listrik yang besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut solusi pembagian penanak nasi tersebut hanya dapat menjawab tantangan selama 2-3 tahun mendatang. Mengingat jika penggunaan listrik melonjak akibat masifnya alat-alat listrik yang digunakan akan menjadi sumber masalah baru. Penggunaan listrik yang lebih banyak tersebut apalagi dengan energi fosil fuel juga hanya memindahkan polusi yang sebelumnya di kendaraan kemudian menjadi berpindah ke pembangkit listriknya.
“Harus dipikirkan substansinya, masalah utamanya adalah penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Seharusnya menurut saya arahnya ke situ,” jelas Anton.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
