SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, WONOGIRI — Seratusan warga Desa Conto, Bulukerto, Wonogiri, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Camat Bulukerto, Selasa (6/8/2019) pagi.
Mereka menuding Camat Bulukerto, Bahari, mengintervensi pencalonan mantan Sekdes Conto yang berstatus PNS, Rudi Cahyono, sehingga Bupati Joko Sutopo tak memberi izin kepada Rudi mendaftar sebagai calon kades.
Warga menuntut izin segera diterbitkan agar Rudi dapat menjadi calon kepala desa (cakades) dalam Pilkades Conto tahun ini. Informasi yang dihimpun Solopos.com, Selasa siang, aksi diikuti lebih kurang 100 warga perwakilan dari lima dusun, yakni Sumber, Dalisemar, Ngelo, Nglarangan, dan Kempul.
Beberapa warga membentangkan kertas karton bertuliskan tuntutan, seperti “Kami warga Conto lebih membutuhkan Pak Rudi” dan “Kami warga Conto menuntut agar izin pencalonan kades atas nama Rudi Cahyono segera diterbitkan”.
Beberapa warga membentangkan kertas karton bertuliskan tuntutan, seperti “Kami warga Conto lebih membutuhkan Pak Rudi” dan “Kami warga Conto menuntut agar izin pencalonan kades atas nama Rudi Cahyono segera diterbitkan”.
Selain itu ada karton yang bertuliskan, “Kami warga Conto menolak keberadaan Bahari sebagai Camat Bulukerto karena tidak netral atas pelaksanaan Pilkades Conto”.
Warga ditemui Camat Bahari. Aksi dikawal petugas Polsek dan Koramil Bulukerto. Dalam kesempatan itu terjadi audiensi warga dengan Camat. Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB.
Menurut warga, Rudi adalah sosok yang sangat dekat dengan warga. Rudi juga dinilai sebagai tokoh yang mengayomi warga.
“Pak Rudi bekerja sebagai Sekdes Conto sudah lebih dari 15 tahun. Jadi, Pak Rudi tahu betul apa yang dibutuhkan warga. Kami berharap banyak kepada Pak Rudi. Kami yakin dia dapat mengubah Conto menjadi lebih baik,” kata Tumin saat dihubungi Solopos.com.
Namun, warga kecewa karena Rudi tak mendapatkan izin dari Bupati. Warga mengetahui hal itu setelah mendengar kabar surat dari Bupati telah terbit, Senin malam. Surat itu menerangkan Bupati tak memberi izin karena Rudi masih dibutuhkan bekerja sebagai PNS.
Warga meyakini Bupati tak memberi izin karena Camat mengintervensi. Warga pun menuding ada sesuatu di balik semua itu. Seperti diketahui, sesuai aturan calon pendaftar berstatus PNS yang ingin mendaftarkan diri dalam pilkades harus meminta izin kepada Bupati.
“Warga berunjuk rasa atas kemauan sendiri. Tidak ada yang menggerakkan. Warga tergerak melakukan ini karena mendukung penuh Pak Rudi,” imbuh Tumin.
Terpisah, saat dimintai konfirmasi, Rudi mengaku awalnya tak mengetahui warga menggelar unjuk rasa di Kantor Kecamatan. Dia tidak berada di kantor sejak pagi.
Dia tahu setelah ada warga yang mengirim foto aksi tersebut. Dia tak menyangka warga sampai berunjuk rasa. Rudi tak menampik warga mendorongnya mencalonkan diri dalam Pilkades Conto 2019 sejak lama.
Dia pun memenuhi harapan warga. Selanjutnya dia meminta izin kepada Camat dan Bupati, 1 Juli lalu. Camat memberi izin dan rekomendasi. Setelah itu dia tinggal menunggu keputusan Bupati.
Sembari menunggu, dia mendaftarkan diri sebagai cakades, Senin (5/8/2019). “Pada malam harinya, pukul 20.00 WIB, Pak Camat memberi tahu bahwa Bupati sudah memberi keputusan. Isinya Bupati tak memberi izin karena saya masih dibutuhkan bekerja di kecamatan. Mau bagaimana lagi. Kalau tidak mendapat izin ya tak bisa mencalonkan diri,” ulas Rudi.
Terpisah, Camat Bahari menyatakan sudah memberi penjelasan secara gamblang kepada warga. Dia menekankan seorang PNS harus mendapat izin Bupati jika ingin berkontestasi dalam pilkades.
Keputusan akhir merupakan wewenang Bupati. Dia membantah tudingan dirinya mengintervensi sehingga Bupati tak memberi izin Rudi.
“Bupati pasti punya pertimbangan tersendiri terkait kepegawaian. Kalau soal itu BKD yang memberi pertimbangan. Saya tidak pernah menyampaikan sesuatu ihwal Pak Rudi, bahkan diminta menghadap Bupati pun [terkait pengajuan izin Rudi] belum pernah.”