SOLOPOS.COM - Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. (Solopos.com/Kurniawan)
Solopos.com, SOLO — Mantan Wali Kota Solo dua periode yang juga Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku setuju jika Soloraya menjadi provinsi. Tapi ia mempertanyakan apakah proses itu tepat di tengah kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini dan di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pernyataan tersebut dia sampaikan saat ditemui wartawan di kediamannya, Rabu (16/2/2022) siang. “Saya setuju-setuju saja ada provinsi baru, tapi belum saatnya dibicarakan sekarang. IKN saja belum selesai, sudah mau bikin provinsi baru. Ibu Kota Negara Nusantara itu selesaikan dulu, sambil jalan provinsi baru ini dipersiapkan,” tutur Rudy, panggilan akrabnya.
Politikus kawakan Kota Bengawan tersebut meminta agar pemerintah pusat benar-benar mengkaji jika ingin melakukan pemekaran Provinsi Jawa Tengah (Jateng) termasuk jika ingin membentuk Soloraya jadi provinsi baru. Dampak pemekaran dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, harus diperhitungkan dengan masak-masak.
Baca Juga: Wacana Provinsi Soloraya Pernah Ramai pada 2019, Tapi Beda dengan DIS
Baca Juga: Wacana Provinsi Soloraya Pernah Ramai pada 2019, Tapi Beda dengan DIS
“Saya sebagai rakyat Solo seneng dadi provinsi. Tapi saya minta karena saya pernah di birokrasi pemerintahan, itu dikaji yang detail. Dampak sosial bagaimana, ekonomi bagaimana, politik bagaimana, budaya bagaimana, dikaji yang bener,” terang Ketu DPC PDIP Solo itu.
Menurut Rudy, kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran wilayah tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Jangan asal berdiri provinsi, tapi target tujuan utama menyejahterakan rakyat tidak tercapai. Itu nek saya,” katanya.
Baca Juga: Solo Pernah Jadi Daerah Istimewa Surakarta Hlo, Tapi Dihapus
“Lah tujuan utama mecah kelurahan adalah supaya warga masyarakat lebih mudah terkontrol. Lebih mudah berkomunikasi dan koordinasi untuk menuju sebuah kesejahteraan. Tapi kalau sekarang gagasan itu mau ditindaklanjuti sangat-sangat setuju,” urainya.
Tapi Rudy mengingatkan konsekuensi pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru termasuk Soloraya, yaitu penambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta, masih bergantung pusat.
“Provinsi mana pun, kecuali DKI, masih mengandalkan APBN. Kalau sudah tak mengandalkan APBN oke-oke saja. Surakarta punya sumber daya alam apa? Sungai Bengawan Solo yang sudah tercemar? Lah ini yang mesti diperhitungkan betul. Pertanian juga,” ujarnya.
Baca Juga: Santer Isu Daerah Istimewa Surakarta, Begini Ceritanya…
Seperti diketahui, wacana Soloraya menjadi provinsi terpisah dari Jawa Tengah sebenarnya sudah lama muncul. Ada wacana pengembalian Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang muncul dari lingkungan Keraton Solo maupun Provinsi Soloraya gagasan Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Kedua bentuk itu memiliki konsep berbeda. DIS menekankan pada aspek sejarah sedangkan Provinsi Soloraya lebih pada kewilayahan. Wacana pembentukan provinsi ini belakangan ramai jadi perbincangan berkat unggahan kanal Youtube Data yang menghimpun usulan pemekaran wilayah di Jawa yang pernah muncul.
Pada kolom deskripsi video yang diunggah pada 4 Februari 2022 itu dijelaskan “Ini adalah usulan dan wacana pemekaran provinsi di pulau jawa yang pernah muncul dari masyarakat dan para tokoh daerah tersebut bukan dari pemerintah. Ada yang sudah tidak dibahas lagi dan ada yang masih ramai sampai sekarang.”
Pada sisi lain saat ini pemerintah pusat juga masih memberlakukan moratorium daerah pemekaran baru atau DOB.