SOLOPOS.COM - Ilustrasi elpiji 3kg alias gas si melon. (JIBI/Bisnis/Dok.)
Solopos.com, SUKOHARJO — Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo terus melakukan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dengan verifikasi dan validasi (verval) secara reguler.
Hal ini bagian dari persiapan reformasi subsidi energi dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada 2022. Pemerintah pusat berencana mengeksekusi reformasi subsidi energi secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama kondisi ekonomi masyarakat pada 2022.
Penyaluran elpiji ukuran 3 kilogram (kg) hanya diperuntukkan pemegang kartu sembako atau program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di setiap daerah. Beleid tersebut menekankan pada subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah daerah didorong segera membangun sistem terintergrasi dengan data sasaran penerima subsidi yang tercatat dalam DTKS. Karena itu, Dinsos Sukoharjo melakukan verifikasi dan validasi data DTKS secara terus menerus.
Pemerintah daerah didorong segera membangun sistem terintergrasi dengan data sasaran penerima subsidi yang tercatat dalam DTKS. Karena itu, Dinsos Sukoharjo melakukan verifikasi dan validasi data DTKS secara terus menerus.
Baca Juga: Alhamdulillah, Sukoharjo Akhirnya Turun ke Zona Kuning Risiko Covid-19
“Kelompok kerja [pokja] kabupaten bekerja keras melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan Nomor Induk Kependudukan [NIK],” kata Kepala Dinsos Sukoharjo, Suparmin, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (13/9/2021).
Mantan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sukoharjo itu menyampaikan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT lebih dari 50.000 keluarga.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Pelajar Sukoharjo, Presiden Jokowi Minta Sekolah Segera Mulai PTM
“Para KPM menerima kebutuhan pokok di 98 e-warong yang tersebar di Sukoharjo. Kebutuhan pokok yang diterima warga miskin wajib memenuhi unsur karbohidrat, protein hewani dan nabati,” ujarnya.
Selama ini, bantuan pangan untuk warga yang terdaftar dalam DTKS Sukoharjo disalurkan secara bertahap di setiap e-warong dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Petugas disiagakan di pintu masuk e-warong untuk mengukur suhu tubuh penerima bantuan menggunakan thermo gun. Para penerima bantuan diminta jaga jarak saat mengantre di e-warong.
Baca Juga: PTM Terbatas SMA dan SMK di Sukoharjo Diundur, Ini Penyebabnya
Seorang warga Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Andre, mengatakan implementasi pemanfaatn subsidi elpiji 3 kg tak tepat sasaran. Faktanya, banyak kalangan masyarakat menengah ke atas membeli elpiji 3 kg untuk memasak setiap hari.
Banyak pula restoran besar yang memborong elpiji 3 kg untuk memasak makanan yang dipesan pelanggan. Bahkan, tak sedikit aparatur sipil negara (ASN) masih menggunakan elpiji 3 kg untuk memasak setiap hari. Padahal, elpiji 3kg diperuntukkan masyarakat tidak mampu karena harganya disubsidi pemerintah.
“Kondisi riil di lapangan tidak tepat sasaran [penggunaan elpiji 3 kg]. Justru saat masyarakat tidak mampu mencari elpiji 3 kg, barangnya tidak ada di tingkat pengecer karena diborong orang lain,” katanya.