Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Di tengah gencarnya pemolesan wajah Kota Solo yang bernafaskan budaya, suara lantang bernada kritik terdengar kencang.
Bangunan-bangunan publik yang berdiri di Kota Bengawan ini ternyata rata-rata tak ramah bagi para penyandang cacat (difabel). Bahkan, lahirnya Surat Keputusan Departemen Pekerjaan Umum RI tahun 1998 lalu tentang Persyaratan Teknis Aksebilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, ternyata dalam realisasinya nyaris nihil.
“Contoh kecil yang paling terasa ialah sejumlah bangunan pasar tradisional setelah dilakukan revitalisasi. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, bahkan pasca revitalisasi kian membuat para difabel tersingkir lantaran tak lagi bisa berjualan di sana,” tegas Direktur Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Colomadu, Karanganyar, Sunarman dalam jumpa pers di salah satu rumah makan di Solo, Rabu (2/12).
Sunarman menjelaskan, hakikat pembangunan ialah terciptanya aksesibel bagi semua kalangan. Jika pembangunan tersebut ternyata membuat sebagian kaum difabel tersingkir, maka di situ telah terjadi pelanggaran HAM.
Padahal, tegas dia, difabel di Solo yang berjumlah seribuan adalah bagian dari keragaman manusia yang harus mendapatkan perlakukan sama. Contoh kecil pasar tradisional yang membuat difabel tersingkir pasca revitalisasi ialah Pasar Kleco dan Pasar Kembang.
Keluhan dari difabel soal kedua pasar tersebut ialah tak adanya jalan bagi pengguna kursi roda dan desain pasar yang disekat dinding. Akibatnya, banyak para difabel yang selama ini menggantungkan nasib di pasar-pasar tradisional tersebut tersingkir secara perlahan.
asa