Solopos.com, BOYOLALI — Bupati Boyolali, Seno Samodro, mengaku tidak tahu menahu soal mobilisasi pembelian dua pasang foto presiden dan wakil presiden (Jokowi-JK) oleh UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kepada sekolah-sekolah di Boyolali. Baca: SD di Boyolali Wajib Beli Foto Jokowi-JK Rp200.000 per pasang.
“Saya kira enggak ada itu. Memang, di satu sisi wajib hukumnya memasang foto presiden yang baru. Tapi yang seperti itu [mobilisasi] saya kira ndak ada,” kata Bupati Seno Samodro, saat ditemui Solopos.com, Jumat (5/12/2014).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Dia berjanji akan cek aksi mobilisasi pembelian foto presiden dan wakil presiden ke dinas terkait. “Nanti saya cek, kalau memang benar akan saya panggil, saya tegur.” Menurut Seno, memasang foto presiden yang baru adalah wajib bagi instansi pemerintahan. Namun, untuk memeli barang apapun semestinya sudah dianggarkan satu tahun sebelumnya.
“Kalau sampai Rp200.000 kok ya mahal sekali. Foto presiden di kantor bupati saja ndak nyampai Rp100.000. Ya mungkin piguranya mahal, tapi kalau hanya untuk foto presiden masak mau pakai yang mahal-mahal.” Baca: Ini Kata Dikpora Boyolali Soal Mobilisasi Pembelian Foto Jokowi-JK.
Dia menegaskan tidak melarang sekolah-sekolah untuk membeli foto. Tapi kalau dilakukan dengan cara mobilisasi, dia berjanji akan memanggil pejabat yang bersangkutan dan akan dimasukkan dalam monitoring evaluasi (monev). “Saya masukkan monev saja nanti, kalau nanti sampai melakukan seperti itu [mobilisasi] akan saya evaluasi jabatan yang bersangkutan.”
Bupati juga meminta komite sekolah menyikapi persoalan ini. “Komite sekolah ini mungkin perlu saya kumpulkan. Ndak boleh begitu lagi.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
