SOLOPOS.COM - DILANTIK-Jajaran pengurus DPC FPP Karanganyar saat dilantik di Gedung DPRD setempat, Sabtu (7/4/2012). Indah Septiyaning W/JIBI/SOLOPOS
DILANTIK-Jajaran pengurus DPC FPP Karanganyar saat dilantik di Gedung DPRD setempat, Sabtu (7/4/2012). Indah Septiyaning W/JIBI/SOLOPOS
KARANGANYAR —Kasus sekolah tidak hormat bendera serta menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pernah terjadi di Bumi Intanpari akan menjadi perhatian khusus organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Pancasila (FPP). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FPP Karanganyar siap berkoordinasi dengan Kesbangpolinmas setempat untuk mencegah terulangnya kasus tersebut di wilayah Karanganyar.
Ketua DPC FPP Karanganyar, Nurdianto seusai pelantikan pengurus DPC FPP Karanganyar di aula DPRD setempat, Sabtu (7/4/2012) mengatakan, pihaknya siap mengawal Pancasila tetap tegak berdiri di Bumi Intanpari. Dengan semangat gotong royong, segenap komponen bangsa akan diajak untuk meluruskan kembali semangat Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Menurut Nurdianto, kasus sekolah yang menolak hormat bendera di Karanganyar beberapa waktu lalu, merupakan salah satu contoh tindakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Untuk itu, FPP berkepentingan untuk mencegah hal itu terulang kembali. “Kami akan kerjasama dengan Kesbangponlinmas untuk antisipasi agar kejadian menolak hormat bendera di Matesih tidak terulang di kecamatan lain,” jelasnya.
Nurdianto juga menyentil perilaku beberapa pejabat yang saat ini dinilai telah lupa mengimplementasikan Pancasila sebagai salah satu ajaran Bung Karno. Dalam setiap agenda rapat penting yang digelar pejabat, sudah jarang dibacakan teks Pancasila saat memulai acara. “Biasanya acara hanya dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi pembacaan Pancasila dikesampingkan,” tandasnya.
Terbentuknya FPP di Karanganyar ini, lanjutnya, diharapkan bisa menumbuhkan kembali semangat untuk menegakkan dan mengamalkan Pancasila dalam setiap sendi kehidupan. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa tercapai.
