SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)–Gaji Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Karanganyar dipastikan tahun 2011 sama alias tidak naik meski direncanakan ikut mengalami kenaikan seiring gaji presiden dan pejabat tinggi negara lainnya mengalami kenaikan. Hal ini mengingat posisi anggaran yang dimiliki tidak memungkinkan menaikkan gaji Bupati dan Wabup.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo ketika dijumpai wartawan, Senin (31/1). Rohadi menuturkan selama ini komposisi APBD Tahun 2011 Kabupaten Karanganyar hampir 80% untuk kegiatan belanja rutin membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan 20% lainnya terbagi untuk kegiatan belanja langsung.
“Jadi jangan berharap bahwa kenaikan gaji presiden atau pejabat negara lainnya akan berimbas pada kenaikan gaji Bupati ataupun Wabup,” ujarnya.
Pihaknya justru menilai gaji Bupati maupun Wabup serta anggota Dewan belum perlu untuk dinaikkan dalam tahun 2011. Meskipun demikian, dia menuturkan gaji anggota Dewan selama hampir tujuh tahun tidak mengalami kenaikan. Gaji anggota Dewan tahun 2007 silam justru mengalami penurunan senilai Rp 2,1 juta sebagai konsekuensi dari posisi APBD Karanganyar yang rendah.
“Jadi kalau sekarang gaji bupati atau Wabup dan anggota Dewan naik mau dibayar pakai apa? Anggaran saja sudah defisit dan hampir 80% lebih untuk gaji pegawai,” tuturnya.
Menurut Rohadi, gaji dan tunjangan bupati per bulan mencapai Rp 14 juta. Sementara gaji dan tunjangan untuk Wabup tak jauh beda dengan nilai tersebut. Jika gaji pimpinan Pemkab ini naik, Rohadi khawatir tidak ada lagi dana untuk pembangunan di Karanganyar. Posisi APBD Karanganyar, lanjutnya, masuk kategori rendah sejak tahun 2007 silam. Sebagaimana diketahui, total gaji dan tunjangan anggota Dewan di Karanganyar mencapai Rp 8,3 juta. Sementara pimpinan DPRD mencapai Rp 9 juta.
isw