SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. (Solopos/dok)
Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo yang menyatakan siap menjadi calon presiden merupakan hak personal masing-masing. Hal itu termasuk pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo alias Rudy yang menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo.
Sebagaimana diketahui, atas pernyataan tersebut, kedua kader senior PDIP itu telah dipanggil dewan kehormatan partai. Ganjar mendapat teguran lisan disusul Rudy yang diganjar peringatan keras dari Dewan Kehormatan PDIP pusat.
“Itu hak beliau-beliau. Saya ini bagian dari organisasi politik bernama PDIP. Saya tidak akan berspekulasi dengan pernyataan apapun karena dalam organisasi ada hierarkinya, ada fatsunnya,” kata Jekek, sapaan akrab Joko Sutopo ketika berbincang dengan Solopos.com seusai sarasehan di Desa Ngrompak, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Selasa (1/11/2022).
Menurut Jekek, apa yang dilakukan kedua kadua kader partai berlambang banteng tersebut adalah keputusan politik yang bersifat personal. Dia tidak bisa menilai, menghakimi, atau mengevaluasi hal tersebut karena bukan kewenangannya sebagai Ketua DPC PDIP Wonogiri.
Menurut Jekek, apa yang dilakukan kedua kadua kader partai berlambang banteng tersebut adalah keputusan politik yang bersifat personal. Dia tidak bisa menilai, menghakimi, atau mengevaluasi hal tersebut karena bukan kewenangannya sebagai Ketua DPC PDIP Wonogiri.
Jekek menyatakan bahwa dirinya juga bagian dari kader PDIP yang harus patuh dan disiplin pada peraturan serta kebijakan partai.
Baca Juga: Bupati Jekek Angkat Bicara Soal Ganjar Tak Diundang Puan Maharani di Semarang
Menyoal Ganjar dan Rudy yang menerima teguran dari dewan kehormatan partai, Jekek menyebut hal itu sebagai hal yang lumrah. Hal itu bagian dari sistem yang dioperasionalkan partai. Sikap partai sudah sesuai dengan aturan yang ada.
“Memang harusnya begitu, organisasi yang memberikan respons, bukan personal. Bukan person to person,” ucap Jekek.
Adapun jika ada orang lain atau pihak eksternal PDIP menilai bahwa Ganjar dan Rudy mendahului keputusan dan melanggar peraturan partai maka dipersilakan. Jekek hanya menyebut sebagai anggota partai harus tegak lurus terhadap kebijakan partai.
Baca Juga: KPU Wonogiri Terkendala Perantau, Begini Strategi di Pemilu 2024
Ditanya apakah PDIP sudah mempunyai atau menentukan calon presiden Indonesia, Jekek mengatakan hal itu merupakan kewenangan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Sukarnoputri untuk menjawab.
“Ibu ketua umum sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menunggu instruksi dari beliau. Seluruh langkah kebijakan yang berkaitan dengan momen dan kebijakan politik, AD/ART kami jelas. Ambil proporsi sesuai dengan proporsi masing-masing. Peraturan partainya jelas,” ungkap dia.
Dia menambahkan, dalam berpolitik, Jekek berpegang pada fatsun dan kebijakan partai. Sebagai Ketua DPC Wonogiri, Jekek hanya bertugas mengkonsolidasi pasukan, berupaya membangun soliditas internal, dan membangun kepercayaan publik
“Tugas kami menyukseskan apa yang menjadi keputusan DPP PDIP. Kami tidak boleh berspekulasi, berandai-andai,” imbuh Jekek.