SOLOPOS.COM - Gedung baru Pemda Sragen. (Istimewa/DPU Sragen)
Solopos.com, SRAGEN — Pembangunan Gedung Pemda Terpadu yang terletak di Kelurahan Sine, Sragen, senilai Rp98 miliar selesai dibangun dan sudah diserahterimakan tahap I.
Kendati gedung sudah selesai, belum bisa ditempati karena masih menunggu pembangunan penataan lingkungan dan fasilitas pendukung lainnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengalokasikan Rp17 miliar untuk penambahan fasilitas pendukung pada APBD 2024 mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, R. Suparwoto, kepada Solopos.com, Kamis (28/12/2023), menerangkan pembangunan gedung Pemda Terpadu selesai dibangun dengan menelan anggaran Rp98 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, R. Suparwoto, kepada Solopos.com, Kamis (28/12/2023), menerangkan pembangunan gedung Pemda Terpadu selesai dibangun dengan menelan anggaran Rp98 miliar.
Gedung berlantai IV itu akan ditempati sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kantor dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan kepala bagian.
“Gedung itu akan ditempati kemungkinan pada Oktober 2024 mendatang karena menunggu kelengkapannya. Pada 2024 besok, ada alokasi Rp17 miliar untuk pembangunan boulevard, gapura, penataan lingkungan, taman, kantin, dan seterusnya, termasuk garasi untuk unit pemadam kebakaran. Dalam setplan sudah ada masjid juga tetapi untuk pembangunan masjid menunggu anggaran,” ujarnya.
Yuni, sapaan akrabnya, kemungkinan tidak bisa merasakan berkantor dinas di gedung baru itu karena masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024.
Dia berharap dengan fasilitas yang memadai maka kinerja para aparatur sipil negara (ASN) harus lebih meningkat.
Dia mengapresiasi kinerja ASN sepanjang 2023 yang menghasilkan bangunan luar biasa, termasuk pembangunan jalan, gedung puskesmas, dan seterusnya. Yuni titip kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen sebagai ketua tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD) untuk meneruskan pembangunan.
“Tahun depan tinggal bayar utang dan memenuhi kelengkapan Pemda Terpadu. Mungkin sedikit pembangunan. Kenapa harus utang? Agar pembangunan lebih cepat, ruang jalan yang dibangun lebih panjang. Kalau tanpa utang, alokasi pembangunan jalan hanya Rp20 miliar. Kalau dengan utang bisa sampai Rp200 miliar sehingga masyarakat yang menikmati,” jelasnya.
Yuni menerangkan utang itu merupakan pilihan strategi politik untuk percepatan penyelesaian visi misi dan membahagiakan masyarakat.
Dia mengatakan kebijakan utang itu pun tentu harus sesuai dengan kemampuan daerah. Atas dasar itulah maka pada periode kedua, Yuni masih mengambil kebijakan utang daerah.
“Seperti Pemda Terpadu itu juga dengan utang sehingga bisa membangun gedung dengan satu kali anggaran jadi. Kalau tidak kemungkinan bisa mangkrak,” ujarnya.