SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri Joko Sutopo. (Dokumen solopos.com)
Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri sekaligus Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, turut angkat bicara terkait polemik banteng vs celeng di internal partainya. Menurut pria yang akrab disapa Jekek itu deklarasi dukungan terhadap salah satu tokoh untuk maju pada Pilpres 2024, termasuk Ganjar Pranowo, yang dilakukan kader partai berlambang kepala banteng itu telah menyalahi aturan.
Ia menilai bentuk dukungan itu jelas menyalahi aturan dan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang melarang struktural partai hingga kader memberikan tanggapan mengenai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) yang akan bersaing pada Pilpres 2024.
“Kami memiliki kewajiban untuk taat dan patuh pada AD ART dan seluruh aturannya. AD ART ini regulasi internal. DPP sudah mengeluarkan surat instruksi pelarangan deklarasi capres dan cawapres pada Agustus 2021 lalu. Ini yang menjadi dasar pijakan kami,” ujar dia, saat ditemui wartawan, Senin (18/10/2021).
Baca juga: 2 Pelajar Wonogiri Positif Covid-19 Sebelum Divaksin, Begini Tanggapan Bupati Jekek
Baca juga: 2 Pelajar Wonogiri Positif Covid-19 Sebelum Divaksin, Begini Tanggapan Bupati Jekek
Ia menggarisbawahi PDIP merupakan organisasi partai politik. Di dalam organisasi ada azas ketaatan sebagai panduan serta anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD ART) yang harus ditaati semua kader. Hal itu sebagai pijakan dalam melakukan fungsi kepartaian.
Di sisi lain, pada struktur internal PDIP terbagi menjadi DPP, DPD, DPC, ranting, dan anak ranting. Menurutnya, semua struktur ini melekat kewenangan dan fungsinya. Maka dari itu, seluruh anggota partai harus memiliki kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan internal.
Lelaki yang akrab disapa Jekek ini menjelaskan terkait istilah banteng dan celeng merupakan analogi. Saat kader berada dalam satu barisan, tertib kepada ketentuan dan regulasi partai, itu yang dinamakan banteng. Maka dari itu, hal ini harus diluruskan agar publik paham kenapa ada analogi banteng dan celeng. Bagaimana pun para banteng itu berpijak pada aturan partai.
Selain itu, jika deklarasi dikaitkan dengan kebebasan berdemokrasi, maka sebagai kader partai kebebasan yang dimaksudkan bisa dilakukan dalam tataran pikir. Akan tetapi, dalam berbicara dan tindakan ada aturan yang melekat sebagai kader. Kecuali jika pihak-pihak yang deklarasi tersebut sebagai independen.
Baca juga: Ramai Banteng Vs Celeng di PDIP, Dencis: Jangan Sak Karepe Dewe!
Di samping itu, para kader di Wonogiri khususnya dengan kesadaran sendiri pastinya menaati aturan partai tanpa instruksinya. Ia menjamin kader di Wonogiri disiplinan pada struktur organisasi partai politik. Terkait capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang, DPP PDIP pastinya memiliki kualifikasi khusus. Hal ini dengan mempertimbangkan track record, elektabilitas hingga popularitasnya.
“Kalau sudah begitu, siapa pun yang direkomendasikan oleh DPP kami tegak lurus. Para banteng siap di barisan. Ini bukan statement pribadi antar pribadi. Soal kader yang deklarasi tentunya ada sanksi organisasi yang menjadi kebijakan DPP. Saya hanya meluruskan kebebasan berpikir ya bebas, tapi kalau berucap dan bertindak ada ketaatan kepatuhan terhadap aturan internal partai,” jelas dia.
Istilah banteng vs celeng mencuat setelah Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, menyebut kader partainya yang melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 sebagai celeng. Pernyataan pria yang karib disapa Pacul ini pun menimbulkan reaksi beragam dari kader PDIP yang mendukung Ganjar hingga muncul sebutan barisan celeng berjuang.