Soloraya
Selasa, 12 Juni 2012 - 15:02 WIB

GELAR KERATON: Disebut Bakal Diberi Gelar, Jokowi Tak Beri Jawaban Tegas

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Joko Widodo (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Joko Widodo (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SOLO – Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal mendapatkan gelar kebangsawanan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dalam rangka tingalan jumenengan ke-8 Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi, 15 Juni mendatang.
Advertisement

Namun Jokowi tidak menjawab tegas apakah akan menerima atau menolak gelar itu. “Jawaban saya ya itu, saya merasa belum punya jasa terhadap keraton. Gelar itu kan mestinya diberikan kepada orang-orang yang secara nyata berjasa melestarikan dan mengembangkan budaya dan tradisi keraton,” jelas Jokowi dalam wawancara dengan wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/6/2012).

Jokowi mengakui memang belum menyampaikan secara langsung kepada pihak-pihak terkait di keraton mengenai pernyataannya itu. Sebab, informasi mengenai pemberian gelar itu juga tidak secara langsung disampaikan kepada dirinya melainkan melalui Ketua DPRD Solo, YF Soekasno. Selanjutnya, Jokowi mengatakan akan mengusahakan untuk datang ke acara tingalan jumenengan itu jika diundang. Sebelumnya, dalam setiap acara tingalan jumenengan dirinya tidak pernah menghadiri.

“Tapi sekarang karena mereka sudah rukun, ya akan saya usahakan untuk hadir jika diundang dan kebetulan saya tidak ada agenda lain,” katanya.

Advertisement

Dijumpai terpisah, Ketua DPRD Solo, YF Soekasno memgaku memang mendapat informasi langsung dari orang dalam keraton bahwa Jokowi akan diberi gelar saat tingalan jumenengan nanti. Hal itu langsung disampaikannya kepada Jokowi, namun jawaban yang didapat Soekasno dari Jokowi sama dengan yang disampaikan kepada wartawan.

“Ya intinya, Pak Wali merasa belum pantas diberi gelar karena merasa belum berjasa terhadap keraton. Apa yang dilakukannya untuk merukunkan pihak-pihak keraton, menurut Pak Wali itu bukan jasanya sebagai pribadi melainkan karena kewajibannya sebagai wakil dari pemerintah,” kata Soekasno.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif