Solopos.com, SUKOHARJO — Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) menggelar seminar nasional bertajuk Manuver Komunikasi Politik Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden Tahun 2024. Seminar digelar secara hybrid via daring dan langsung di Hotel Tosan, Solo Baru, Sukoharjo, Selasa (18/7/2023).
Sejumlah narasumber yang hadir di antaranya mantan Ketua KPK dan Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas; dosen FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Pawito; dosen FISH Univet Bantara, Joko Suryono; dan Direktur COMTC sekaligus Anggota Kalijaga Institute for Justice (KIJ), Bono Setyo.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Joko Suryono dalam paparannya mengungkapkan media massa dalam masyarakat kapitalis saat ini telah mengalihkan komoditi produksi berupa produk konten yang merefleksikan kepentingan pemilik modal. Kehadiran media baru juga memperluas peluang untuk mengomersialkan konten media. Ini karena didasarkan pada proses digitalisasi yang mengacu pada trasnformasi komunikasi termasuk data, kata-kata, gambar dan suara.
“Komodifikasi pesan bisa dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Tik Tok, Facebook, Instagram dan lainnya. Kampanye negatif juga dapat dilakukan dengan menyerang lawan daripada menekankan sisi positif dan kebijakannya,” ungkap Joko.
Rektor Univet Bantara, Farida Nugrahani, berharap melalui kegiatan ini mahasiswa menjadi pemilih aktif yang mampu menyalurkan aspirasinya dengan benar dan cerdas. Jangan sampai mahasiswa terbuai manuver politik yang mengelabui, sehingga salah menyalurkan suaranya.
“Kampus mempunyai otoritas untuk menjadi independen dan tidak berpihak, harus netral. Kami mengawal pemilu untuk masyarakat kampus dan secara luas. Kami juga aktif menggunakan suara tanpa perlu mengarahkan pada satu aliansi partai atau apa pun,” sambung dia.
Univet Netral dan Independen
Farida memastikan Univet Bantara independen dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Ia mengaku banyak calon anggota legislatif dari berbagai partai politik yang ingin mengadakan kegiatan politik di kampus dengan berbagai cara. Univet sudah menandatangani pakta integritas untuk memastikan netralitas kampus di bawah kepemimpinan Farida.
“Kebetulan saya PNS dan juga rektor. Saya punya tanggung jawab agar kampus tidak menjadi aliansi politik tertentu. Sehingga saya melarang semua kegiatan kampus yang beraliansi kepada politik. Tetapi membahas politik secara akademis tentu saja tidak ada masalah di kampus,” tegas Farida.
Menurutnya kampus memiliki tugas dan tanggungjawab menjadi contoh bagi masyarakat luas bagaimana harus bersikap dalam dunia perpolitikan. Oleh karenanya manuver komunikasi politik perlu dibahas di meja akademisi. Perguruan tinggi, sambung dia, perlu mengawal agar tahun politik dapat dilalui dengan baik dan bangsa Indonesia tetap bersatu, tidak terpecah belah.
Sementara itu, Ketua Yayasan Univet Bantara, Bambang Margono, mengatakan saat ini hukum yang jelas sudah tidak ada lagi. Maka seminar nasional dengan mengundang para pakar politik perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan.
Mantan calon Bupati Sukoharjo dari PKS dan PPP pada 2005 silam itu mengatakan banyak cara-cara kotor yang ditempuh politikus untuk memenangi Pemilu. Hal tersebut yang akhirnya melahirkan koruptor di antara para pejabat.
“Politik memang kotor hanya satu tujuannya yaitu menang, itulah yang membuat anak muda mendapat contoh buruk. Kalau dekat pemilu banyak saling ingin menjatuhkan sehingga tidak ada kebersamaan. Marilah kita berfikir ke depan akan seperti apa [kepemimpinan negara], politisi harus menang dengan elegan dan baik,” harap Bambang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
