SUKOHARJO—Camat Bendosari, Sukoharjo, Sucipto Padna Basuki, menilai memanasnya kondisi di Desa Gentan beberapa hari ini, hingga terjadi unjuk rasa dari sebagian warga di depan kantor Desa Gentan, Rabu (9/1) lalu, adalah buntut dari tidak transparannya pemerintah desa (pemdes) kepada masyarakat.
Laporan apa pun, kata dia, sebisa mungkin dibuat dan siapa pun warga yang menginginkan untuk mengetahui anggaran di desanya, dipersilakan. “Kalau sampai tidak ada laporan pertanggungjawaban (LPj), itu sudah kebangetan,” ujarnya saat ditemui Solopos.com, Kamis (10/1/2013).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Buntut dari unjuk rasa di Desa Gentan, sambungnya, lantaran tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah desa sebelumnya. Ia mengatakan aksi saling menjatuhkan antarpendukung, katanya, tidak perlu terjadi bila saling ada keterbukaan antarpihak.
Selain itu, Sucipto juga menilai bila polemik yang terjadi di Desa Gentan itu masih terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) beberapa waktu lalu, ia meminta agar hal itu tidak perlu diperpanjang lagi. “Masalah ini sangat kental dengan unsur politis,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, masalah tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, tidak perlu diungkit bila perangkat desa yang bersangkutan aktif turun ke masyarakat mengambil pajak. Masyarakat juga perlu proaktif dan sadar untuk membayar pajak, bukan malah menghindari pembayaran pajak.
Menurut Sucipto, soal tunggakan PBB itu bukan hanya terjadi di Desa Gentan, melainkan juga terjadi di daerah lain. Bahkan di desa lain di Bendosari ada yang lebih parah tunggakannya daripada di Gentan. Farid Syafrodhi/JIBI/SOLOPOS
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
