SOLOPOS.COM - Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyambut kedatangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi di Balai Kota Solo, Kamis (24/8/2023). (Istimewa/Dokumentasi Pemkot Solo)
Solopos.com, SOLO–Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka absen mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi yang menggelar acara di Bale Tawangarum, kompleks Balai Kota Solo, Kamis (24/8/2023).
Acara yang diselenggarakan Pemprov Jateng dan LKPP adalah Peluncuran Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Seragam Sekolah PDN untuk Katalog Elektronik Lokal Pemprov Jateng dan Penyerahan Blangkon Jateng Awards.
Para tamu undangan adalah kepala daerah se-Jawa Tengah atau yang mewakili. Kegiatan itu berlangsung sejak pagi. Ganjar tiba di Balai Kota Solo sekitar pukul 10.40 WIB.
Ganjar menjelaskan mendapatkan informasi dari Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengenai kegiatan Gibran. Gibran izin tidak bisa mengikuti kegiatan yang dihadiri Ganjar dan Hendrar Prihadi atau Hendi di Balai Kota Solo.
“Izin, lagi ada acara,” kata Ganjar ditemui wartawan sesuai acara. Ganjar tidak menjelaskan agenda Gibran sehingga absen mendampingi Hendi dan Ganjar. “Ada acara. Pak Wakil sudah menyampaikan. Pak Wakil juga ada acara,” papar dia.
Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solo, Herwin Tri Nugroho, menjelaskan Gibran memiliki agenda ke luar Kota Solo. Dia tidak menjelaskan ketika ditanya acara apa yang dihadiri Gibran sehingga absen mendampingi Ganjar.
Herwin hanya menjelaskan Gibran rencananya kembali berkantor Jumat, (25/8/2023). Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo hanya menyambut Ganjar dan Hendi. Teguh memiliki agenda menyerahkan estafet tunas kelapa kepada Kwartir Cabang (Kwarcab) Solo ke Boyolali.
Hendi mengatakan konsolidasi pengadaan penting karena e-katalog sudah masif. Namun, beberapa pejabat pembuat komitmen belum paham makna dari sebuah e-katalog yang harganya efisien.
Menurut Hendi, upaya percepatan implementasi pengadaan dengan e-katalog bisa dilakukan, salah satunya dengan konsolidasi pengadaan, antara lain dari LKPP, kementerian, pemerintah daerah.