Solopos.com, SOLO– Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan terkait aparat menggalang pemenangan Prabowo-Gibran.
“Ya dibuktikan saja dan dilaporkan saja,” kata Gibran ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (13/11/2023) pagi.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Ditanya wartawan apakah pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran juga pernah dirugikan aparat negara, Gibran menjelaskan aparat negara netral sejauh ini. “Kalau ada kecurangan dilaporkan saja,” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya.
“Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir- akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani,” kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Menurut dia, mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
“Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi!” tegas Mega.
Selain itu, Mega mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi. “Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pidato Megawati adalah sebuah panggilan kepada seluruh komponen bangsa untuk terus melawan kegelapan demokrasi.
“Pidato itu sebuah panggilan bagi bangsa dan negara, a national call, sebuah panggilan bagi seluruh rakyat yang digerakkan nurani untuk memperjuangkan kebenaran dan senantiasa bersama menghadapi kegelapan demokrasi terutama dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi demi ambisi kekuasaan,” kata Hasto, Minggu (12/11/2023).
Sedangkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ahmad Basarah mengatakan Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia.
“Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, Ibu Mega tetap memposisikan bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi- nya TNI, dan lain lain,” kata Basarah, Minggu (12/11/2023).
Dia menegaskan Megawati selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, secara tegas melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.
“Sampai detik ini Ibu Mega melarang kader- kader PDIP, siapa pun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang presiden,” ungkap dia.
Menanggapi pernyataan Megawati, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Sufmi Dasco menegaskan bahwa pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak memerlukan cara curang untuk memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Dengan survei yang terus meningkat, tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem pemenangan dengan cara- cara curang seperti itu,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Ia mengatakan sebelum berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, elektabilitas Prabowo terus meningkat karena kerja-kerja politik Ketua Umum Partai Gerindra itu dan pendekatannya kepada rakyat.
“Setelah berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, survei [elektabilitas] kedua pasangan bakal capres-cawapres ini terus meningkat. Ini membuktikan penerimaan masyarakat terhadap bakal capres/cawapres ini juga semakin membaik,” ujar dia.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan pula kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum bisa dibuktikan telah terjadi karena masa kampanye belum dimulai.
“Pertandingan belum dimulai dan belum selesai, kami tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan. Kampanye saja belum mulai,” kata Nusron dalam kesempatan yang sama.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
