Solopos.com, SOLO– Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mencatat ada lima rumah sakit yang sedang dalam proses pembangunan di Kota Solo. Layanan rumah sakit untuk mendukung health tourism.
Hal itu disampaikan Gibran pada konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solo 2025-2045 di Solo Paragon Hotel dan Residences, Kamis (4/1/2024).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Hadir dalam konsultasi publik RPJMD Kota Solo 2025-2045 para pemangku kepentingan, antara lain birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Forum itu berlangsung sekitar tiga jam.
Gibran mengklaim kesehatan warga lansia dan angka harapan hidup di Kota Solo tergolong baik. Ada sejumlah rumah sakit yang sedang tahap pembangunan dalam rangka meningkatkan layanan.
Menurut Gibran, sejumlah rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Rumah Sakit Umum Islam Kustati, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Solo, dan proses transformasi manajemen RSUD Bung Karno Kota Solo.
“Kemudian ada CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia. Untuk masalah kesehatan di Solo ke depannya sudah kelas dunia. Tak diragukan lagi untuk health tourism,” ungkap dia.
Adapun mayoritas warga Kota Solo atau sekitar 70% adalah buruh. Tidak ada jaminan hari tua kecuali bagi pegawai formal dan pegawai negeri sipil. Kota Solo punya PR menyediakan jaminan sosial bagi warga lansia.
Hal itu menjadi salah satu isu yang mengemuka pada konsultasi publik rancangan awal RPJPD Kota Solo 2025-2045. Kota Solo punya PR menyediakan jaminan sosial bagi warga lansia.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo, Sumilir Wijayanti, mengatakan Kota Solo memasuki bonus demografi. Struktur piramida penduduk paling banyak warga lansia pada 2035.
“Untuk penduduk lansia, sudah disampaikan beberapa fasilitas kesehatan rumah sakit sudah dinaikan kapasitasnya. Layanan juga pratama perlu ditingkatkan programnya,” ungkap dia.
Selain itu, kata Sumilir, layanan jaminan perlindungan sosial warga lansia harus memiliki program sesuai kebutuhan penerima manfaat. Butuh pendampingan pada program produktif lansia.
“Meskipun Komisi Nasional Lanjut Lansia sudah dibubarkan karena tidak aktif. namun di Kota Solo kami pertahankan. Kegiatannya aktif di forum tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan. Kami memiliki 467 pos lansia yang tersebar di 54 kelurahan,” ungkap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
