SOLOPOS.COM - Juru bicara FPDIP Etty Isworo menyampaikan pandangan fraksi di Paripurna DPRD Solo, Senin (25/3/2024). (Istimewa/Dokumentasi DPRD Solo)

Solopos.com, SOLO—Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Solo melontarkan banyak pertanyaan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tahun anggaran 2023.

Pertanyaan itu mereka sampaikan melalui pandangan umum FPDIP saat Rapat Paripurna DPRD Solo, Senin (25/3/2024). Hadir dalam rapat tersebut, Gibran Rakabuming dan Wawali Solo, Teguh Prakosa.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

FPDIP meminta penjelasan terkait realisasi pendapatan daerah yang hanya 94,33 persen. Mereka juga meminta penjelasan sektor apa saja dari pos pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

Tidak lupa FPDIP meminta eksekutif menjelaskan faktor apa saja yang membuat PAD Solo 2023 tidak target. Sebab, dalam narasi mereka, banyak acara berskala nasional dan regional digelar di Solo 2023.

FPDIP melalui juru bicaranya, Ety Isworo, juga menyinggung banyak proyek strategis nasional di Solo. Termasuk ramainya restoran, tingginya okupansi hotel, hingga ramainya wisatawan di Solo.

Namun, itu semua tidak bisa membuat target pendapatan daerah tercapai. Dalam hal regulasi, FPDIP mengingatkan banyak Perda dibuat tahun 2022 dan membutuhkan Peraturan Wali Kota agar beroperasi.

Salah satu Perda yang belum mempunyai Perwali menurut FPDIP yaitu Perda tentang Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKDPK). Padahal perda itu dinilai sangat penting demi kepastian hukum.

“Perda TKDPK ini sangat penting karena diharapkan bisa memberikan kepastian hukum kepada pekerja TKPK. Tapi belum ada Perwali-nya, sehingga Perda tersebut tidak bisa operasional,” urai dia.

FPDIP meminta penjelasan eksekutif perihal kendala-kendala atau alasan yang membuat belum ada Perwali dari perda TKDPK. Sorotan terkait pendapatan daerah tak target juga datang dari FPKS.

Melalui juru bicaranya, Asih Sunjoto Putro, FPKS menanyakan kendala apa yang dihadapi Pemkot Solo, sehingga pendapatan daerah tak sesuai target. FPKS juga meminta perincian realisasi PAD 2023.

Di sisi lain, Gibran menyampaikan sembilan indikator kinerja Pemkot Solo pada 2023. Dia juga menjelaskan sederet penghargaan dan capaian positif jajaran Pemkot Solo sepanjang tahun lalu. Terkait pandangan umum FPDIP, Gibran akan memberikan jawaban dalam rapat paripurna selanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya