Solopos.com, SOLO—Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengawali kegiatannya pada Selasa (17/10/2023) dengan menghadiri Dialog Kebangsaan dengan tema Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju di Hotel Alila Solo. Menkopolhukam Mahfud Md tak hadir dalam acara itu.
Gibran mendampingi Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana. Saat diwawancara wartawan seusai acara, Gibran tak berbicara banyak. Termasuk saat ditanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi dia maju sebagai Cawapres.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Gibran terus mendampingi Nana Sudjana selama acara, termasuk saat berjalan menuju mobil. Gibran juga langsung naik ke mobil Nana Sudjana setiba di depan lobi hotel. “Sama seperti Pak Pj Gubernur ya,” ungkap Gibran saat dimintai komentar.
Ketika didesak terkait tanggapannya soal putusan MK, Gibran menyatakan akan menjawab setelah Nana Sudjana pergi. “Nanti ya, biar Pak Pj Gubernur lewat dulu,” tutur dia sembari terus mendampingi orang nomor satu di Provinsi Jateng itu.
Gibran juga menyatakan terkait putusan MK sudah dijawab pada Senin (16/10/2023), termasuk langkah ke depan yang akan dilakukan. “Sudah saya jawab kemarin, sudah saya jawab kemarin. Ini Pak Pj Gubernur biar lewat dulu mas, mbak,” kata dia.
Sementara Nana Sudjana mengapresiasi Menkopolhukam atas terselenggaranya dialog kebangsaan di Solo. Sebab kegiatan itu untuk meningkatkan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 luber, jujur dan adil.
“Insya Allah kami dari Jateng mulai dari tingkat provinsi dan kota/kabupaten, sudah berkomitmen melaksanakan, mengamankan, mengawal Pemilu 2024 dan pilkada dengan aman, tertib dan sukses. Sejumlah langkah-langah sudah kami lakukan,” urai dia.
Dengan sederet langkah itu menurut Nana Sudjana situasi dan kondisi Jateng tetap kondusif. “Alhamdulillah sampai saat ini situasi sangat kondusif. Beberapa tahapan sudah dilakukan. Penting kolaborasi Pemda TNI/polri, sampai bawah,” ujar dia.
Disinggung netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Nana Pemprov Jateng sudah melakukan ikrar netralitas di Pemilu 2024. Bila ada ASN yang terbukti tidak netral atau terlibat politik praktis dalam pemilu mendatang, akan mendapat sanksi tegas.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
