Solopos.com, SOLO–Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah berkomitmen menyelesaikan proyek elevated rail simpang tujuh Joglo.
Hal itu disampaikan Gibran ditemui wartawan seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang dan sejumlah kontraktor elevated rail simpang tujuh Joglo.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Kepala BTP Kelas I Semarang yang baru, Mutaqin Said, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan 1 BTP Kelas I Semarang, Hardianto, baru kali pertama bertemu Gibran.
“Linimasa atau target mungkin ada kendala di lapangan pasca kejadian OTT kemarin. Intinya nanti ada sedikit, mungkin linimasa perlu update lagi. Tapi kita komitmen menyelesaikan proyek ini,” kata Gibran.
Gibran menjelaskan persoalan pembayaran termin yang mandek sejak awal April 2023 atau Kepala BTP Kelas I Semarang sebelumnya, Putu Sumarjaya, tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah klir.
Solopos.com menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada sejumlah paket pekerjaan, antara lain PT Calista Perkasa Mulia dengan kontrak Rp127.147.204.800 untuk paket pembangunan jalur ganda kereta api (KA) Elevated Antara Solo Balapan-kadipiro KM KM.106+900 sampai dengan KM. 107+914 termasuk BH 314A dan BH 314B.
Selanjutnya PT Wijaya Karya (Wika) dengan Rp280.477.352.593 untuk pembangunan jalur KA elevated antara Solo Balapan sampai Kadipiro KM 104+700 hingga KM. 107+000 (tahap satu). PT Adhi Karya dengan kontrak Rp184.418.854.764 untuk pembangunan jalur KA elevated antara Solo Balapan-Kadipiro KM.104+900 sampai dengan KM. 106+900 (tahap dua).
Berikutnya PT Istana Putra Agung dengan kontrak Rp.182.207.461.156,6 untuk pembangunan jalur ganda KA elevated antara Solo Balapan- Kadipiro KM 104+900 sampai dengan KM 106+900. Namun Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, menjadi salah satu tersangka suap.
PPK Pengembangan 1 BTP Kelas I Semarang mengatakan pelaksana proyek yang tidak terkait OTT KPK, yakni Adhi Karya, Wijaya Karya, dan Calista Perkasa Mulia tetap melakukan pekerjaan sesuai kontrak.
Ditanya wartawan mengenai bagaimana pekerjaan salah satu kontraktor lainnya yakni Istana Putra Agung, dia mengatakan BTP Kelas I Semarang menunggu kepastian hukum. Ditanya wartawan apakah pekerjaan elevated rail simpang tujuh Joglo bakal lebih molor lagi, Hardianto menjawab normatif.
“Secara keseluruhan jalur elevated ada step-stepnya. Kami upayakan terkait kemarin tidak mengganggu hasil akhir. Step-step bisa dipenuhi nanti. Kemudian kalau akhir, insya Allah tetap kita selesaikan,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
