Solopos.com, BOYOLALI — Setelah viral video perempuan berseragam aparatur sipil negara atau ASN Pemkab Boyolali menyebut soal pengarahan untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo pada 2024, kini video sejenis juga beredar lagi.
Bedanya, kali ini yang berbicara dalam video itu adalah seorang pria eks ASN Boyolali. Tak hanya itu, eks ASN tersebut berbicara secara blak-blakan menghadap kamera sehingga wajahnya terlihat jelas. Video itu awalnya diunggah sendiri oleh eks ASN tersebut di Facebook.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Lalu, akun X @PartaiSocmed ikut menyebarkannya pada Kamis (23/11/2023) siang. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali telah mengantongi identitas pria eks ASN Boyolali yang mengungkapkan adanya pengerahan ASN untuk memenangkan tertentu itu.
Bawaslu bahkan sudah meminta keterangan eks ASN tersebut. Dalam video tersebut, pria berbaju putih itu mengaku eks ASN Boyolali yang telah pensiun dini sejak 2020. Ia mengatakan pensiun dini saat usianya 52 tahun.
“Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih [menyebut partai tertentu] dan taat dengannya. Kalau tak taat akan dimutasi, itu betul, saudaraku. Fakta. Saya adalah korbannya,” kata dia seperti dikutip Solopos.com dari video tersebut, Jumat.
Ia mengaku menjadi korban karena bertahan dengan prinsip Boyolali harus netral dan bertahan dengan kebenaran. Karena prinsip yang dipegang tersebut, ia mengaku dimutasi hingga puluhan kilometer dari rumahnya. Di akhir video, ia mengajak ASN di Indonesia terutama di Boyolali untuk berani menentang kemungkaran.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan telah menelusuri video tersebut dan bertemu pria bersangkutan. “Inisial S. Ia mengaku membuat dan meng-upload-nya. Dibuat kemarin [Kamis] pagi dan diunggah di FB [Facebook] oleh orang tersebut dan dijaprikan ke beberapa grup,” kata dia kepada Solopos.com, Jumat.
Bentuk Keprihatinan
Widodo mengungkapkan saat dimintai keterangan, S mengaku tidak ada motif politik saat membuat video tersebut jelang Pemilu 2024. S disebut mengaku membuat dan mengunggah video tersebut sebagai bentuk keprihatinan.
Widodo menjelaskan S mengundurkan diri menjadi ASN pada 2020 karena alasan kesehatan. Lebih lanjut, Widodo mengatakan S juga mengakui kondisi yang dia ceritakan dalam video viral itu adalah masa lalu dan tidak tahu bagaimana kondisi sekarang.
Bawaslu bakal menelusuri lebih lanjut ke pihak-pihak yang disebutkan S dalam videonya agar bisa membuat konstruksi kasus pelanggaran
“Sehingga kami bisa menentukan apakah ada pelanggaran pemilu dan netralitas ataukah tidak, berdasarkan hasil penelusuran yang akan dituangkan dalam form A pengawasan,” kata Widodo.
Saat ditanya apakah S menyertakan bukti, Widodo mengungkapkan S hanya membuat pengakuan dan belum menyertakan bukti. Karenanya masih diperlukan pendalaman. “Kami terus jalan mencari bukti-bukti untuk memperkuat pengakuan,” jelas Widodo.
Tak hanya melakukan penelusuran ke kasus unggahan viral eks ASN, Widodo juga mengatakan akan menelusuri dua unggahan lain dari akun X @PartaiSocmed terkait dugaan penarikan iuran gotong royong ASN di Desa Karanggeneng.
Begitu juga unggahan video dugaan tentang salah satu politikus Boyolali yang memerintahkan ASN mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. “Terkait unggahan viral di [pembubaran paguyuban ASN] Nglembu dan Kemusu [penarikan iuran pegawai kecamatan] ini masih pendalaman keterangan,” kata dia.
Satgas Netralitas ASN Boyolali
Sebelumnya, Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, mengatakan Boyolali telah berkomitmen terkait netralitas ASN yang tertuang dengan Surat Edaran (SE) Bupati Boyolali Nomor 800/2673/5.3/2023 tentang Pengawasan Netralitas pegawai ASN dan pegawai non PNS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di lingkungan Pemkab Boyolali.
Ia juga meminta ASN di Boyolali untuk tetap tenang, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan publik sesuai tugas. “[Pembentukan] Satgas [Netralitas ASN] sudah masuk ke saya, kemudian saya revisi sedikit terkait tugas-tugasnya,” kata dia, Kamis.
Ia menjelaskan Satgas Netralitas ASN tersebut adalah satgas internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Wiwis mengatakan masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan sebelum ditandatangani oleh Bupati Boyolali.
Wiwis mengatakan Satgas Netralitas ASN nantinya akan ia ketuai. Wakil ketuanya adalah asisten Sekda, sekretaris dari Kesbangpol, lalu ada tim-tim yang dibentuk. Ia juga menyebut Diskominfo Boyolali juga akan bergabung karena isu di media sosial berkembang.
“Kemudian untuk objek, karena yang memiliki ASN dalam jumlah besar itu kan ada di Dikbud, kemudian di Dinkes, ya itu kami libatkan di Satgas,” jelas dia.
Jika ada temuan terkait netralitas ASN, ia meminta semua ASN untuk melaporkan ke Satgas agar bisa dilacak. “Tapi kalau publik [yang melapor] via media sosial seperti ini ya hak-hak mereka juga untuk memanfaatkan media sosial. Enggak bisa juga kami cegah,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
