Soloraya
Selasa, 29 Januari 2019 - 08:39 WIB

GTT/PTT Wonogiri Pesimistis PPPK Bisa Direalisasikan

Redaksi Solopos.com  /  Kaled Hasby Ashshidiqy  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, WONOGIRI—Kalangan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Wonogiri menanggapi dingin rencana pemerintah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini. Sebab, perekrutan tersebut tak sesuai cita-cita yang diperjuangkan selama ini. Selain itu mereka pesimistis perekrutan bisa direalisasikan jika anggaran untuk gaji PPPK hanya bersumber dari APBD.

Ketua Koordinator Daerah (Korda) Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Wonogiri, Sunthi Sari, kepada Espos, Senin (28/1/2019), menyampaikan GTT/PTT atau tenaga honorer selama ini berjuang agar bisa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara langsung. Namun, pemerintah tidak dapat memenuhinya. Solusinya, pemerintah pusat berencana merekrut PPPK untuk memberi peluang para tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti perekrutan CPNS karena kendala usia. GTT/PTT tak mempermasalahkannya jika pemerintah tak memberi syarat tertentu. Namun, berdasar informasi yang beredar di banyak media, pemerintah akan menetapkan syarat-syarat khusus.

Advertisement

“Kami ingin perekrutan tanpa syarat, karena GTT/PTT sudah mengabdi puluhan tahun. Kalau ada aturan yang menuntut syarat, cukup dibatasi berdasar masa kerja dan usia kritis saja. Kalau tetap ada syarat-syaratnya yang membebani ya masih jadi ganjalan di hati kami,” kata PTT di Selogiri itu saat dihubungi Espos.

Sunthi juga pesimistis PPPK bisa terealisasi. Sebab, pemerintah pusat akan membebankan gaji PPPK kepada pemerintah daerah (pemda). Hal itu berarti gaji PPPK yang diproyeksikan setara dengan PNS bakal diambilkan dari APBD. Apabila seluruh gaji PPPK menjadi beban APBD, menurut Sunthi pemda sulit merealisasikan lantaran APBD sudah tak cukup lagi untuk belanja pegawai. Terlebih, belanja yang akan menjadi tanggungan besar mengingat jumlah tenaga honorer yang direkrut mencapai ribuan orang.

“Kami masih menunggu regulasi dan pemberitahuan resmi dari pemerintah. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme perekrutan dan penggajiannya,” imbuh Sunthi.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Kata Kunci :
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif