SOLOPOS.COM - Kantor baru Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. (ilustrasi/JIBI/dok)
Solopos.com, BOYOLALI–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kembali mendapat kritikan tajam. Kali ini terkait penyelenggaraan resepsi boyongan yang dikemas dengan serangkaian acara Pesta Rakyat, mulai 4 September 2013.
Menurut Koordinator Forabi’12, Eko Bambang Setiawan, boyongan kantor baru Pemkab ke kompleks perkantoran terpadu di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, yang dibalut dengan penyelenggaraan Pesta Rakyat dengan menggunakan dana hingga senilai Rp1,9 miliar dari APBD, merupakan wujud pemborosan dan menyakiti hati rakyat. Eko memamparkan masyarakat saat ini masih banyak yang miskin dan hidup kekurangan. Apalagi kondisi sekarang ini banyak daerah sedang mengalami bencana kekeringan. Untuk mendapatkan air saja, lanjut dia, warga harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, para petani gagal panen karena kekeringan dan serangan hama tikus, Di lain pihak, harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi.
“Sungguh ironis, rakyatnya sengsara, menderita, tetapi para pejabat membuat pesta seboros itu,” ujarnya kepada solopos.com, Jumat (30/8/2013).
Eko berpendapat sebaiknya anggaran sebesar itu digunakan untuk menangani kekeringan dan subsidi para petani. Menurut dia, pesta rakyat dalam agenda boyongan kantor Pemkab itu dapat dibuat seefisien mungkin tanpa mengurangi kemeriahan, adat istiadat, budaya dan roh dari boyongan tersebut.
Hal senada disampaikan Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Alif Basuki. Alif menyatakan anggaran yang dikucurkan untuk penyelenggaraan Pesta Rakyat itu tidak sedikit hanya untuk sebuah pesta yg menghambur-hamburkan uang rakyat itu. “Dilihat dari kemanfatannya tidak jelas dan hanya menyita APBD yang seharusnya lebih bermanfaat untuk pembangunan daerah tertinggal di Boyolali guna mengurangi angka kemiskinan, serta pembangunan jalan-jalan di pedesaan sebagai sarana perekonomian masyarakat desa,” katanya.
Namun kenyataannya, lanjut dia, Bupati justru lebih memilih membuat pesta daripada penanganan kemsikinan di Boyolali yang masih memerlukan anggaran yang lebih besar. Alif menilai pesta tersebut sebenarnya juga bisa memberikan hiburan bagi rakyat, akan tetapi sifatnya hanya sesaat dan kamuflase semata.
“Seharusnya Bupati lebih responsif terhadap persoalan kemiskinan rakyat di desa-desa daripada mementingkan pencitraan dengan menggelar pesta yang dananya menggunakan APBD, kalau kebijakan seperti itu terus hanya berdasarkan sesuai keinginan dan selera Bupati, bukan bertumpu pada kepentingan rakyat, maka tidak ubahnya bahwa pemerintahan Boyolali ini dipimpin orang yang punya kuasa tapi lupa terhadap amanah kekuasaannya itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Penyelenggaraan Pesta Rakyat dalam rangka boyongan menempati kantor baru di kompleks perkantoran terpadu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, bakal menelan dana senilai total Rp1,9 miliar yang bersumber dari APBD.
Bupati Boyolali, Seno Samodro, saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (29/8), mengakui total dana yang disiapkan untuk penyelenggaraan Pesta Rakyat yang dimulai Rabu (4/9) itu mencapai Rp1,9 miliar. Namun dijelaskan dia, plotting anggaran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berpartisipasi dalam acara itu.