Solopos.com, BOYOLALI — Lobi Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi agar menambah jumlah kuota haji selama proyek pelebaran Masjidil Haram gagal. Pemerintah Arab Saudi bersikap kukuh untuk tetap mengurangi kuota haji Indonesia sebanyak 20 persen.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu, saat ditemui wartawan di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Selasa (17/9/2013), mengatakan pengurangan kuota haji jelas bukan kemauan pemerintah. Bahkan, pemerintah melalui Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengirim surat resmi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji. Namun, hasilnya nihil.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Waktu itu kan sudah sampai presiden, menyurati. Kemudian menteri agama datang kesana. Saya ketemu sama wakil menteri haji [Arab Saudi], ketemu dengan menteri penerangan [Arab Saudi]. Kemudian kami juga bertemu dengan pihak-pihak lain. Ya enggak bisa [minta tambahan kuota haji],” ujarnya.
Menurutnya, keputusan pengurangan kuota tersebut berkaitan dengan keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan perluasan Masjidil Haram. Konstruksi tersebut, lanjut dia, dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun.
“Selama tiga tahun itu akan terjadi pengurangan jemaah haji. Kami sudah berusaha. Tetapi kami sudah mengerti kalau road mapnya itu selama tiga tahun atau sampai 2016,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat ditemui wartawan seusai memberangkatkan kelompok terbang (kloter) 1 Embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan, Selasa (10/9/2013), menyatakan Indonesia sepantasnya mendapatkan hak istimewa dalam urusan jumlah jemaah haji yang diizinkan menjalankan ibadah di Tanah Suci karena menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
