SOLOPOS.COM - Harga BBM Naik: DPC Demokrat Sukoharjo Sebut Pemerintah Persulit Rakyat. (Istimewa/DPC Partai Demokrat Sukoharjo).
Solopos.com, SUKOHARJO — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sukoharjo telah melukai amanah rakyat.
“Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat. Sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya. Termasuk bahan pokok,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Sukoharjo, Bayu Wijoyo Mulyo, dalam rilis yang diterima Solopos.com Selasa (6/9/2022).
Seperti diketahui pada Sabtu (3/9/2022) pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax. Masing-masing menjadi Rp6.800 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp16.500 per liter untuk Pertamax.
Bayu menilai anggaran hanya digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Sementara para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat.
Bayu menilai anggaran hanya digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Sementara para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat.
Lebih lanjut, Bayu mengatakan tidak melihat tanda-tanda upaya pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang terkait biaya operasional pemerintah.
Baca juga: Pengamat: Bakal Ada Migrasi Besar-Besaran ke Pertalite
“Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” terangnya dalam rilis.
Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo, Sukarno mengamini kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal itu dia sampaikan pada saat aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sukoharjo, Senin (5/9/2022).
“Dampaknya sangat luas. Kami selaku buruh, dari tiga tahun semenjak pandemi kenaikan upah tidak lebih dari 1%. Sementara harga pokok naik terus lebih dari 1%,” jelas Sukarno.
Baca juga: Ketum Demokrat Akui Makin Dekat dengan PKS dan Nasdem
“Kalau upah itu rendah kebutuhan tinggi kami juga akan jebol tidak akan bisa mengikuti harga pasar,” jelas Sukarno lagi dalam audiensi dengan Kapolres Sukoharjo dan Sekretaris Komisi IV di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Kenaikan BBM menurutnya hanya akan membuat para buruh nombok. Dalam unjuk rasa itu tuntutan pertama kata Sukarno, yakni menolak secara tegas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Permintaan keduanya yakni meminta penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran. Sementara tuntutan ketiganya adalah meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyaluran subsidi BBM.