HARI TANI NASIONAL : Petani Boyolali Demo, Tolak Impor Pangan dan Tembakau

Seratusan petani dari kawasan lereng Gunung Merapi-Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Selasa (24/9/2013). (Septhia Ryanthie/JIBI/Solopos)

Solopos.com, BOYOLALI — Seratusan petani dari kawasan lereng Gunung Merapi-Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Selasa (24/9).

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Melalui aksi yang digelar sekaligus memperingati Hari Tani Nasional (HTN) itu, mereka mendesak pemerintah membuat undang-undang (UU) perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mencabut UU yang tidak propetani, antara lain UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Publik, UU Sumber Daya Air dan UU Perkebunan.

Peserta unjuk rasa dari empat organisasi, yaitu Organisasi Petani Merapi Merbabu (OPMM) Boyolali, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) itu juga meminta agar impor pangan dan impor tembakau, serta kekerasan terhadap petani dihentikan.

Aksi itu juga sebagai aksi solidaritas mereka terhadap petani Indramayu yang sampai saat ini masih ditahan di Polda Jabar. Mereka juga menuntut petani Indramayu tersebut dibebaskan. Mereka juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali segera memunculkan kelembagaan pangan sebagai salah satu solusi atas stabilitas pangan Boyolali. Aksi petani tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Banyak peserta membawa spanduk dan papan kertas bertuliskan berbagai tuntutan terkait aksi tersebut, salah satunya agar pemerintah menegakkan UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960. Ada pula yang membawa gunungan berupa hasil bumi. Koordinator lapangan (korlap) aksi, Syukur Fahrudin, mengemukakan hingga kini kondisi kaum petani belum mengalami perubahan signifikan dalam hal kesejahteraan. Bahkan semakin terpuruk seiring kebijakan pemerintah yang tidak propetani.

“Tren impor pangan menjadi hal yang sangat unik di negeri ini di tengah kaum petani menghadapi panen raya, pemerintah justru melakukan impor pangan secara besar-besaran,” ungkapnya saat orasi.

Derasnya impor pangan oleh pemerintah menurut dia, merupakan skenario besar kapitalisme global. Isu krisis pangan yang diembuskan kapitalisme global melalui Food and Agriculture Organization (FAO) lembaga pangan dan pertanian dunia menjadi ruang yang sangat strategis untuk melakukan ekspansi pasar bagi kapital internasional ke negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Dia membeberkan nilai impor pangan rata-rata di negara ini mencapai Rp110 triliun setiap tahun.

“Kebijakan impor pangan ini telah mengantarkan petani ke jurang kemiskinan massal,” tegasnya.

Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto (tengah) menerima aspirasi dari para petani yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Boyolali, Selasa (24/9/2013). (Septhia Ryanthie/JIBI/Solopos)

Setelah penandatanganan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk semester II 2013, pemerintah membuka pintu impor untuk 13 produk hortikultura sebanyak 260.064 ton. “Dengan dalih untuk menjaga stabilitas pangan nasional, padahal kita tahu, impor hanyalah akan menguntungkan negara lain belaka,” paparnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, yang siang itu didampingi dua wakil ketua DPRD, Fuadi dan Sujadi, berjanji akan menyampaikan aspirasi petani dengan melayangkan surat resmi kepada DPRD Jateng dan DPR.