Solopos.com, WONOGIRI — Peserta seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wonogiri mengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait nilai hasil tes seleksi yang tidak diumumkan kepada peserta. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri tak mempersoalkan munculnya surat aduan peserta seleksi PPS ke DKPP.
Komisioner DKPP, I Dewa Raka Sandi, membenarkan DKPP telah menerima aduan tersebut melalui email DKPP pada Senin (23/1/2023) pukul 23.30 WIB. Dia memastikan bakal menindaklanjuti aduan itu.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Meski demikian, DKPP meminta pengadu bersabar lantaran DKPP harus menyelesaikan perkara aduan satu per satu.
“Kami saat ini sedang menangani banyak aduan. Semua akan ditangani dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata Dewa kepada wartawan, Rabu (25/1/2023)
Dia menjelaskan, saat ini DKPP tengah membacakan putusan terhadap empat perkara. Selain itu tengah memverifikasi administrasi 27 aduan dan delapan verifikasi materiil.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyebut idealnya semua segala jenis tes seleksi harus akuntabel dan transparan, termasuk tes seleksi PPS. Hal itu agar tidak menimbulkan spekulasi dan asumsi beragam di ruang publik.
Apalagi saat ini masyarakat menuntut adanya transparansi pada semua hal. Di samping itu, keterbukaan nilai hasil tes seleksi sebagai upaya menghargai usaha para peserta.
“Kalau saya lo ya, semua dibuka. Hasil tesnya dibuka, jadi ada transparansi. Supaya tidak memunculkan spekulasi atau ketidakpuasan masyarakat dalam produk kita,” kata Bupati Joko saat memberi tanggapan kepada wartawan.
Sementara itu, Ketua KPU Wonogori Toto Sihsetyo Adi, mengatakan dalam KPU Wonogiri telah memutuskan nilai hasil tes seleksi PPS tidak dilampirkan atau diumumkan kepada peserta. Hal itu sudah sesuai dengan sidang rapat pleno yang dilakukan KPU Wonogiri.
KPU Wonogiri tidak khawatir dengan potensi penurunan kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu itu. Menurut dia hal itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah keputusan. Dia membebaskan masyarakat untuk menilai bagaimana kinerja KPU Wonogiri.
Menyoal adanya peserta seleksi PPS yang mengadu DKPP, Toto tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia justru mengapresiasi karena hal itu membuktikan peserta sadar hukum kepemilikan. Selain itu menghidupkan iklim demokrasi.
“Kami menerima kritik ataupun masukan yang diberikan masyarakat. Penggunaan saluran demokrasi yang tepat akan menghidupkan demokrasi,” ucap Toto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
