Solopos.com, SUKOHARJO — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah menggelar rapat formatur kedua di Sukoharjo pada Senin (13/3/2023). Sebelumnya beberapa hari lalu rapat formatur telah dilaksanakan di Semarang.
Dalam rapat penyusunan formatur tersebut menyinggung perihal kesejahteraan petani terutama terkait akses mendapatkan pupuk.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Calon Ketua Tunggal HKTI Jateng, Bambang Raya Saputra, membeberkan hasil pertemuan tersebut. Dia mengatakan pertemuannya difasilitasi oleh HKTI DPC Sukoharjo untuk menyusun formatur HKTI Jateng yang akan dilantik pada 20 Maret 2023 mendatang di Jakarta.
Bambang menjadi calon tunggal hasil persetujuan para anggota sekaligus penunjukan langsung oleh Ketua Umum HKTI yakni Moeldoko. Dia membeberkan ke depan HKTI berupaya menjadi jembatan antara pemerintah dan para petani dengan tujuan utama menyejahterakan para petani.
“Karena para petani belum mampu memperjuangkan dirinya sendiri. Sehingga, kami berperan sebagai jembatan antara pemerintah dengan petani dan juga memperjuangkan nasib petani,” ujar Bambang membeberkan cita-cita HKTI Jateng periode 2023-2028 di bawah kepemimpinannya mendatang.
Di sisi lain, Bambang memastikan pihaknya akan menjadi garda terdepan demi kesejahteraan para petani. Dia mengatakan sampai saat ini masih banyak petani di Jateng yang terabaikan. Dia juga menyebut kebijakan pemerintah dinilai belum bisa menyejahterakan petani. Pemerintah masih saja mengimpor beras saat petani panen raya.
“Saya berharap pemerintah peduli dan berpihak pada petani. Pemerintah belum banyak membantu selama ini. Kami harapkan pemerintah bisa ikhlas tulus melaksanakan tugas untuk petani bukan untuk kepentingan lain. Kami harap anggaran yang banyak itu terserap betul ke petani,” ujar Bambang kepada Solopos.com.
Sebab menurutnya masih banyak petani yang tidak memiliki kemudahan akses mendapatkan pupuk. Selain itu serapan anggaran menurutnya masih sering jauh dari harapan bahkan disebutnya tak sampai ke tangan para petani.
Ia juga mempersilakan masyarakat yang memiliki tujuan sama untuk bergabung demi kesejahteraan petani. Pengurus HKTI, sambungnya, tidak harus dari kalangan petani.
Tekan Biaya Produksi
Sementara itu, Ketua HKTI DPC Sukoharjo, Purwadi, mengatakan kesejahteraan petani dapat diukur dengan penataan harga oleh pemerintah. Ia berharap ke depan biaya produksi bisa murah yang akhirnya mampu mengimbangi biaya penjualan hasil pertanian.
“Kami berharap petani bisa menikmati hasil pertaniannya. Masalah yang dihadapi petani ada saat panen raya harga turun. Kondisi itu hanya menguntungkan tengkulak, sementara petani rugi. Kalau harga hasil panen terlalu tinggi juga kasihan masyarakat yang membeli,” jelas Purwadi.
Dia berharap ke depan perikanan, peternakan, dan pertanian di Sukoharjo bisa berjalan beriringan. Sebab ketiganya menurutnya memiliki simbiosis mutualisme. Jika ketiganya tidak berjalan bersinergi maka menurutnya pupuk organik akan lebih sulit lagi didapatkan dan ongkos produksi pertanian makin tinggi.
Lebih jauh Purwadi mengatakan masih sedikit petani yang tergabung di HKTI DPC Sukoharjo. Dia berharap calon ketua baru HKTI Jateng mampu membawa gebrakan di daerah. Sehingga banyak petani tergabung dan merasakan manfaatnya baik dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (DPP) Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, saat diminta konfirmasi soal alokasi pupuk bersubsidi mengatakan itu kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau terkait dengan subsidi pupuk bagi petani kami dalam Forum Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, kami telah mengupayakan kuota subsidi pupuk. Karena pada hakikatnya di tingkat kabupaten kami hanya menerima alokasi dari kemampuan pemerintah pusat,” jelas Bagas.
Pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota dan jenis pupuk ssubsidi. Sebab saat ini hanya ada dua jenis pupuk subsidi yang disalurkan bagi petani Sukoharjo yakni pupuk Urea dan NPK.
Tahun ini Kabupaten Sukoharjo hanya menerima alokasi pupuk Urea sebanyak 15.000 ton dan NPK sebanyak 7.200 ton. Tahun lalu, jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan lebih banyak yakni 12.468 ton pupuk Urea, 8.430 ton pupuk NPK, 60 ton pupuk ZA, 3 ton pupuk SP, dan 500 ton pupuk organik.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
