Solopos.com, SOLO–Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan konten mengenai Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang meminta seorang warga mengganti kaus bergambar caleg PDIP yang ditemui adalah hoaks.
Kominfo melalui laman resminya menjelaskan terdapat unggahan melalui platform Twitter atau X berupa gambar dengan narasi Gibran melakukan kunjungan kerja, Senin (30/10/2023).
Promosi Jaga Jaringan, Telkom Punya Squad Khusus dan Tools Jenius
Paspampres meminta salah seorang warga mengganti kaus yang dipakainya karena kaus tersebut bergambar caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima. “Faktanya klaim tersebut tidak mendasar,” jelas Kominfo.
Kemenkominfo menelusuri gambar tersebut identik dengan gambar yang dirilis oleh artikel berita Detik.com dengan judul Gibran Pagi-pagi Blusukan ke Sangkrah, Warga Doakan Menang Pilpres, Selasa (31/10/2023).
Dalam laman tersebut disebutkan Gibran melakukan blusukan di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo untuk meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) yang mendapatkan bantuan sosial.
Dalam artikel berita tersebut tidak disebutkan adanya permintaan Paspampres kepada warga untuk mengganti kaus bergambar foto Caleg PDIP Bima Aria seperti klaim narasi pada unggahan foto tersebut.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menjelaskan jumlah konten hoaks sebanyak 51 pada 2022. Jumlahnya meningkat menjadi 98 konten Januari sampai Oktober 2023.
“Ada peningkatan, trennya seperti itu, semakin mendekati Pemilu, semakin banyak,” kata dia ditemui wartawan seusai acara Ngobrol Bareng Pesan dari Solo untuk Pemilu Damai 2024 di Museum Monumen Pers, Jumat (27/10/2023) malam.
“Hoaks menyasar Presiden Jokowi, Megawati, Mahfud Md, Surya Paloh. Yang diserang hoaks banyak tokoh-tokoh pimpinan partai politik. Politik identitas belum muncul. Mudah-mudahan tidak muncul, nanti puncaknya Januari 2024,” imbuh dia.
Menurut dia, jenis konten hoaks didominasi meme. Sebagian kecil konten video. Konten hoaks disebarluaskan melalui platform Facebook dan Twitter.
“Sekarang politik identitas agak berkurang. Pada 2019 ada Pilkada DKI Jakarta, sekarang gak ada Pilkada DKI. Politik identitas berkurang, kami berharap gak ada. Kami berharap hoaks menurun pada Pemilu 2024 karena masa kampanye pendek,” jelas dia.
Usman menjelaskan tujuan hoaks dibuat supaya Pemilu di Indonesia berlangsung tidak damai. Banyak hasil penelitian menjelaskan disinformasi politik di media sosial membuat demokrasi di satu negara mundur atau stagnan.
“Hoaks bisa membuat polarisasi perpecahan di masyarakat. Karena itu mari sama-sama lawan hoaks. Ini yang dikampanyekan Kominfo pada Pemilu 2024,” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
