SOLOPOS.COM - Ilustrasi tenaga honorer k2 (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bingung mencari solusi bagaimana memenuhi kekurangan pegawai jika pemerintah benar-benar melaksanakan rencana menghapus status tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Selama ini, tenaga mereka dibutuhkan utamanya untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di Solo, tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) mendapatkan gaji sesuai upah minimum kota (UMK) berikut jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Mereka digaji bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Dwi Ariyatno, mengatakan kebutuhan guru masih disuplai dari TKPK karena jumlah guru yang pensiun per tahun mencapai 400 orang.
Baca Juga: Menpan RB: Pemda Jangan Lagi Rekrut Tenaga Honorer
Baca Juga: Menpan RB: Pemda Jangan Lagi Rekrut Tenaga Honorer
Sementara rekrutmen penggantinya per tahun hanya separuhnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor kesehatan. “Kalau layanan penunjang yang sifatnya subtitusi bisa ditambah bisa tidak. Tapi kalau untuk layanan langsung prinsipnya kebutuhan pokok yang harus tersedia,” katanya kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Sampai saat ini, kata Dwi, proses tambal sulam terkait kebutuhan untuk layanan dasar pendidikan dan kesehatan itu saja belum tercukupi. Jumlah TKPK atau honorer untuk tenaga pendidikan di Kota Solo mencapai 900-an orang, sedangkan tenaga kesehatan 300-an orang.
Baca Juga: Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Dihapus pada 2023, Ini Alasannya
Apabila kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan bisa digantikan lewat rekrutmen CPNS atau PPPK maka persoalan itu bisa selesai dalam dua hingga tiga tahun sebelum benar-benar menghapus status honorer.
“Jadi kalau untuk selain kedua sektor yakni kesehatan dan pendidikan, seumpama nanti dihapuskan ya memang ada beberapa alternatif yang sedang direncanakan, misalnya lewat tenaga alih daya atau outsourching. Apakah itu untuk kebersihan dan keamanan,” jelas Dwi.
Untuk kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan, apabila dipenuhi dilewat rekrutmen, untuk menutup kekurangan sebanyak itu Dwi tak yakin bakal bisa pada 2023. “Soalnya sekali kami minta itu kan hanya dapatnya 400-500 lowongan per tahun. Itu pun dibagi rata dengan tenaga teknis lain.”
Baca Juga: Bakal Dihapus, Nasib 4.700-an Tenaga Honorer di Sragen Terancam
Ia tak bisa memperinci kebutuhan anggaran untuk menggaji ribuan TKPK atau honorer di Koat Solo itu namun khusus untuk tenaga pendidikan, nilainya hampir Rp27 miliar. Sementara apabila membandingkan segi efisiensi anggaran antara TKPK dan tenaga alih daya, ia menyebut jauh lebih menghemat TKPK.
“Yang jelas kan posisi kaitannya dengan ukuran kemampuan keuangan daerah,” katanya. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku belum banyak berbicara mengenai persoalan itu. “Itu belum, ya, nanti,” katanya singkat.