SOLOPOS.COM - Ilustrasi beras. (Reuters)
Solopos.com, SRAGEN — Sebayak 37.616 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah bakal mendapatkan bantuan ekstra berupa beras masing-masing 15 kg setiap bulan selama tiga bulan. Itu artinya, per keluarga akan mendapatkan 45 kg beras.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Sragen, dr Finuril Hidayati, mengatakan rapat koordinasi terkait rencana penyaluran beras dengan kualitas medium itu digelar di kantornya pada Jumat (11/9/2020).
Sempat Gerayangi Janda, Pelaku Batal Perkosa & Lari Tanpa Celana Usai Anak Korban Nangis
Untuk menyalurkan bantuan beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu, Dinsos Sragen menjalin kerja sama dengan Perum Bulog Subdivre III Soloraya. Rencananya, bantuan beras itu akan direalisasikan untuk Agustus, September dan Oktober.
"Pencairan bantuan beras pertama nanti dirapel untuk Agustus dan September. Jadi, masing-masing akan menerima 30 kg beras kualitas medium," jelas Finuril kepada Solopos.com, Minggu (13/9/2020).
Total dibutuhkan beras sebanyak 1.692 ton beras untuk disalurkan kepada 37.616 KPM PKH di Sragen. Perum Bulog, kata Finuril, tidak cukup mengandalkan stok beras medium yang tersimpan di Gudang Masaran dan Gudang Duyungan untuk bantuan PKH di Sragen.
Oleh sebab itu, Perum Bulog perlu melibatkan gudang bulog yang tersebar di Soloraya. Finuril mengingatkan bantuan beras tersebut berkualitas medium, bukan premium. Dia meminta KPM PKH bisa maklum dengan kualitas beras medium yang mereka terima nantinya.
"Beras medium ini sudah tersimpan lama di gudang. Beras itu kemudian diolah lagi sehingga warnanya agak kekuning-kuningan dan sedikit pecah-pecah. Tapi, biar begitu, beras itu masih layak dikonsumsi. Kualitas beras medium itu perlu disosialisasikan kepada KPM supaya tidak ada salah paham di kemudian hari," papar Finuril.
Bila diestimasi, kata Finuril, jumlah bantuan sosial yang diterima warga Sragen selama terjadi pandemi Covid-19 mencapai Rp297 miliar.
Jumlah itu berasal dari APBD Pemkab Sragen, APBD Provinsi Jateng dan APBN. Namun, estimasi itu belum termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).