Solopos.com, BOYOLALI — Sebanyak sembilan desa/kelurahan dari tujuh kecamatan di Kabupaten Boyolali akan mendapatkan 999 sertifikat gratis dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2023.
Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali, Priyanto, mengungkapkan sembilan desa tersebut antara lain Desa Ngaru-aru di Kecamatan Banyudono, Kelurahan Pulisen di Kecamatan Boyolali, dan Desa Bakulan di Cepogo.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Lalu, ada Desa Manyaran di Karanggede, Desa Cluntang, Pusporenggo, dan Musuk di Kecamatan Musuk. Kemudian ada Desa Talakbroto di Simo, dan Desa Ngargorejo di Kecamatan Ngemplak.
“Kalau target 2023 ada di tujuh kecamatan dan sembilan desa. Nanti kami sama teman-teman akan coba cepat selesaikan. Kalau target 999 sertifikat selesai, barangkali daerah lain ada yang lempar handuk, nanti kami minta [kuota sertifikatnya],” ujarnya saat berbincang dengan Solopos.com sesuai acara pemasangan patok batas di Kelurahan Pulisen, Jumat (3/2/2023).
Lebih lanjut, Pri mengungkapkan pada 2022 BPN Boyolali telah menyerahkan 3.126 sertifikat tanah kepada masyarakat Boyolali. Awalnya, target yang diberikan mencapai 5.000 sertifikat tanah. Lantaran terdapat refocusing anggaran atau automatic adjustment sehingga hanya diberi kuota 3.000 sertifikat tanah.
“Jadi kami sempat kalau istilahnya anak muda itu PHP [Pemberi Harapan Palsu], dari 5.000 ke 3.000. Terus kami tetap ngeyel karena ini untuk rakyat. Akhirnya kami mintakan dari kantor daerah yang lempar handuk terus dikasih 126,” kata dia.
Pri menyebutkan total ada 3.126 sertifikat tanah yang diberikan gratis atau tercapai sekitar 104 persen dari target. Untuk target PTSL 2023 ia menyebutkan akan diberikan secepatnya.
“Kami memang rencanakan tapi semuanya terkait anggaran. Saya mintanya untuk 2.000 sertifikat, ini kurang 1.001, nanti biar 2.000 begitu kan bulat, enak menghitungnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Penataan dan Pemberdayaan (P2) BPN Boyolali, Agus Widodo, mengungkapkan PTSL merupakan program pemerintah yang bertujuan agar tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat di seluruh Indonesia bisa bersertifikat pada 2025.
Ia mengungkapkan kriteria masyarakat yang mendapatkan PTSL, yakni terbukti bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat. Selanjutnya, orang yang mendapatkan sertifikat gratis program PTSL tersebut juga tak harus dari warga golongan kurang mampu.
“Semua ini gratis karena dibiayai pemerintah. Dengan harapan kalau semua masyarakat sudah memiliki sertifikat akan mengurangi sengketa. Selain itu, sertifikat juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk akses modal usaha seperti diagunkan di bank,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
