Solopos.com, SOLO—Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menduga adanya upaya pembusukan PDIP dalam keluarnya kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Solo 2023. Tapi kebijakan itu sudah ditunda oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
“Ini saya menilai, saya menduga, ada upaya pembusukan terhadap PDIP. Karena yang punya kursi banyak PDIP, tanpa diajak ngomong kami,” ujar dia saat diwawancara wartawan di warung Girly Corner Pucangsawit, Jebres, Rabu (8/2/2023).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Rudy, panggilan akrabnya, memastikan tidak ada komunikasi antara eksekutif dengan DPRD Solo terkait kebijakan menaikkan NJOP dan PBB 2023. Bahkan menurut dia, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, tidak mengetahui rencana kebijakan tersebut.
“Enggak, enggak ada. Wakil Wali Kota saja enggak ngerti kok. Seharusnya ada komunikasi, ada pembahasan. DPRD Solo enggak mau noh tanpa ada pembahasan lalu dinaikkan. Public hearing itu pasti, lalu sosialisasi. Tidak langsung naik,” terang dia.
Rudy mengungkapkan banyak sekali kader PDIP yang menyampaikan protes, komplain, dan keberatan dengan kebijakan kenaikan PBB 2023. Bahkan dia sampai terseret-seret dengan kebijakan itu karena dikira yang merumuskan kenaikan PBB 2023.
“Lah kalau sudah seperti kemarin itu kan dikira saya yang merumuskan ta. Saya ndak mau. Bukannya ndak mau dituduh kayak begini. Tapi saya sering menyampaikan bagaimana aspirasi masyarakat jadi kebijakan politik dan kebijakan pemerintah,” urai dia.
Rudy menjelaskan kebijakan pemerintah yang baik muncul dari buah pemikiran dan aspirasi masyarakat. Aspirasi itu kemudian ditangkap anak ranting PDIP, kemudian naik ke ranting PDIP dan DPC PDIP, kemudian menjadi sebuah kebijakan politik.
Kebijakan politik itu bisa menjadi kebijakan pemerintah ketika ada kader atau petugas parpol yang duduk di jabatan eksekutif pemerintah daerah. Rudy mencontohkan keluarnya kebijakan KIS PBI dari APBD Solo di era kepemimpinannya di Wali Kota Solo.
“Keluarnya KIS PBI APBD Solo atas rumusan dari anak ranting yang menerima aspirasi warga, dibawa ke ranting, DPC, jadilah kebijakan politik. Karena saya Ketua DPC dan Wali Kota, kebijakan politik jadi kebijakan pemerintah. PKMS diganti KIS PBI,” urai dia.
Rudy menyatakan dirinya pun berani untuk membuat kebijakan tidak populis seperti kenaikan NJOP dan PBB Solo 2023. Tapi sebagai pemimpin yang bijak, sebuah kebijakan ditelurkan dengan melihat situasi dulu, dengan mempertimbangkan banyak hal.
“Dan yang saya paling belum bisa menerima, di situ ada stimulus. Tapi kan yang dapat itu pemerintah. Lah parpol saya yang 30 kursi ini dikira ndak membahas. Jangan stimulusnya yang dibicarakan, tapi dampaknya ke masyarakat,” tandas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
