Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengolahan logam (JIBI/Harian Jogja//Dok)
Para pekerja dari CV Sumber Baja Perkasa, Ngawonggo, Ceper, sedang mengoperasikan mesin bubut untuk mengolah logam. Kalangan pengusaha logam di kawasan ini mengharapkan pembinaan dan pendampingan dari Pemkab untuk meningkatkan kualitas produksi dan pengembangan pemasaran. (JIBI/SOLOPOS/Ivan Andimuhtarom)
Kades Ngawonggo, Abdul Basid Budiman, 43, kepada Solopos.com mengatakan selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten fokus pada industri pengecoran logam yang berada di Batur, Ceper. Padahal, kata dia, industri pengecoran logam di desanya juga dapat berkembang lebih besar jika mendapat pendampingan yang intensif dari pemerintah. “Ada 38 industri pengecoran logam di sini, baik besar maupun kecil. Kondisinya ya begini-begini saja karena transfer teknologi berjalan kurang lancar. Kalau pemerintah mau mendampingi, saya rasa perkembangan teknologi juga dapat berkembang,” ujarnya.
Menurutnya, industri yang ada di wilayahnya berpotensi menjadi industri maju seperti yang terjadi di luar negeri jika serius digarap oleh pemerintah. Ia mengatakan beberapa orang justru pergi ke luar daerah saat keadaan industri lesu. Hal itu berdampak pada order yang diterima para pengusaha. “Paling tidak, ada pendampingan dan proteksi, semacam hak paten teknologi. Kalau orang sini keluar daerah. Daerah itu jadi punya teknologi mengolah logam. Akibatnya, mereka tak lagi memesan barang kemari, tetapi memproduksi sendiri,” terangnya.
Bagian Produksi CV Sumber Baja Perkasa, Sumanto, 44, mengatakan pihaknya mampu membuka lahan pekerjaan bagi sedikitnya 190 orang. Jumlah itu belum termasuk karyawan di bagian lain di CV tersebut. “Per hari, kapasitas produksi kami mencapai 1.200 buah. Kami bisa memproduksi alat-alat pertanian. Beberapa pesanan juga bisa kami kerjakan jika ada sampelnya,” ujarnya.
Kepala Disperindagkop Klaten, Sugiharjo Sapto Aji, menanggai hal ini mengatakan pihaknya tak membeda-bedakan perlakuan kepada pelaku industri. Ia meminta para pelaku industri aktif dengan berkunjung ke kantor agar pihaknya dapat mengetahui permasalahan yang mereka alami. “Jumlah personel kami sedikit. Kalau ada ajuan, dinas akan mengusahakan. Bantuan dana itu sebenarnya banyak, tak hanya dari APBD II, tetapi bisa dari APBD Provinsi dan APBN,” kata dia.
