INFRASTRUKTUR SRAGEN : Aksi Tambal Jeglongan Sewu Ibarat Menampar Gubernur

Infrastruktur Sragen, aksi serentak warga Sragen menambal lubang jalan dinilai menampar Gubernur Jateng.

Solopos.com, SRAGEN — Aksi menambal lubang jalan atau jeglongan sewu yang diinisiasi Pemkab Sragen di ruas Jl. Pungkruk-Gabugan, Sidoharjo, Sragen, pada Jumat (3/3/2017) lalu, dinilai menyinggung DPRD Sragen.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Aksi gotong-royong di jalan milik Provinsi Jawa Tengah itu juga terkesan menyindir Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sragen Hariyanto saat dihubungi Solopos.com, Minggu (5/3/2017).

Dia menyampaikan selama ini DPRD tidak pernah diajak bicara tentang upaya perbaikan jalan rusak. Aksi tambal jeglongan sewu dengan dana swadaya itu, kata dia, menyinggung DPRD yang memiliki fungsi budgeting. (Baca juga: Aksi Serentak Tutup Jeglongan Sewu Tuai Kritikan)

“Selama ini kan ada dana pemeliharaan rutin kenapa melibatkan masyarakat apalagi juga melibatkan pelajar. Kalau dalam kondisi darurat mestinya Pemkab segera berkomunikasi dengan [pemerintah] provinsi atau pemerintah pusat. Hla itu malah ke sekolah-sekolah agar ikut terlibat dalam aksi tambal lubang,” kata politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.

Hariyanto berpendapat aksi tambal lubang di jalan provinsi sebenarnya menampar wajah kepala daerah dan sekaligus menampar Gubernur. Dia mengatakan aksi peduli lubang itu seakan-akan ngelehke atau menunjukkan kelemahan Gubernur.

“Kalau aksi itu dilakukan di jalan kabupaten tidak masalah. Tapi, kenapa harus di jalan provinsi?” tambahnya.

Dia menjelaskan aksi peduli jeglongan sewu di kecamatan-kecamatan itu juga tidak dikoordinasikan dengan DPRD. Dia menyampaikan kalau aksi peduli lubang itu dilakukan masyarakat umum tidak masalah tetapi bila diinisiasi Bupati justru terkesan mencari pencitraan.

“Menurut saya kurang etis. Mestinya biar yang mengerjakan pihak swasta dan jangan melibatkan pelajar,” tuturnya.

Dia menilai aksi tutup lubang itu tidak menyelesaikan masalah karena hanya bersifat darurat. Dia mendorong alokasi dana di APBD 2017 itu segera direalisasikan supaya tidak muncul korban lagi.

“Hla itu yang uruk jalan Brumbung ke Sambirejo itu malah jadi becek karena bahan uruknya tanah. Lebih baik komunikasikan dengan [pemerintah] provinsi, bukan pencitraan,” tambahnya.

Dia menyayangkan alokasi dana pemeliharaan rutin hanya Rp2 miliar sementara dana tidak terduga mencapai Rp7 miliar. Padahal, Hariyanto berpendapat Pemkab mengetahui kondisi jalan di Sragen.

Hariyanto juga mengaku kaget ketika mengetahui alokasi dana peningkatan jalan tiba-tiba menjadi Rp181 miliar, padahal di Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hanya tercantum Rp80 miliar. “Kalau semua mau diluruskan ya tidak seperti itu. Di KUA PPAS hanya Rp80 miliar kok setelah di penetapan APBD menjadi Rp181 miliar. Ada tambahan Rp100 miliar itu dari mana dan kenapa tidak dimasukkan KUA PPAS? Kami curiga ada sesuatu yang disembunyikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati sambat dengan alokasi anggaran pemeliharaan jalan rutin terlalu kecil, yakni Rp2 miliar. Yuni berencana mengajukan tambahan anggaran ke APBD Perubahan 2017 senilai Rp5 miliar.

Yuni sengaja menggelar aksi di jalan provinsi yang rusak parah sebagai respons atas imbauan Gubernur Jawa Tengah. Anggota Badan Anggaran DPRD Sragen, Purwanto, mengatakan alokasi anggaran di APBD Perubahan 2017 itu relatif kecil.

Dia sangsi permintaan Bupati agar ada penambahan dana pemeliharaan Rp5 miliar itu tidak seluruhnya dikabulkan. Purwanto juga menyinggung perbeadaan alokasi dana peningkatan jalan di KUA PPAS dan APBD 2017 yang tidak sama.

“Kalau ada perbedaan nominal antara KUA PPAS dan APBD maka bisa terjadi ketimpangan anggaran karena tidak sinkron,” tambahnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto justru mendukung kebijakan Bupati terkait dengan aksi peduli lubang jalan itu. Bambang juga ikut terlibat dalam aksi tersebut di wilayah Gondang, Sragen. Dia menyampaikan bila tidak ada koordinasi sebelumnya antara Pemkab dan DPRD.

“Kebetulan teman-teman legislator ada kegiatan workshop juga. Jadi tidak semua bisa datang. Untuk tambahan dana pemeliharaan di APBD Perubahan senilai Rp5 miliar tidak masalah. Tetapi logikanya anggaran perubahan itu tidak boleh melebihi anggaran di penetapan. Hla dulu itu kalau mengalokasikan Rp10 miliar pasti disetujui. Sejak awal Pemkab hanya mengalokasikan dana pemeliharaan itu Rp2 miliar,” tambahnya.

Persoalan jeglongan sewu itu, kata dia, mestinya bisa menggunakan dana tak terduga karena bisa dikatakan kejadian force majeur mengingatkan banyak warga yang menjadi korban di jeglongan sewu. “Swadaya itu masalah bersama daripada misuh-misuh di media sosial, lebih baik ada aksinya,” tambahnya.