SOLOPOS.COM - Kepala daerah se-Soloraya berfoto seusai mengikuti rakor di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (22/12/2021). (Solopos.com/Akhmad Ludiyanto)
Solopos.com, SOLO — Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021-2022 bisa diketahui berapa harta yang dimiliki para penyelenggara negara. Tidak terkecuali tujuh kepala daerah di wilayah eks-Karesiden Surakarta atau Soloraya.
Dari data LHKPN yang diunggah hingga Kamis (2/3/2023) malam, dipastikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, merupakan kepala daerah paling kaya di Soloraya. Harta yang dimiliki politikus muda PDIP tersebut mencapai Rp26.032.674.370.
Angka itu merujuk LHKPN periode 2022. Di posisi kedua diisi Bupati Klaten, Sri Mulyani yang mempunyai harta Rp13.443.745.031. Data tersebut juga merujuk LHKPN periode 2022.
Sementara di posisi ketiga ada Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Kekayaan politikus kawakan Partai Golkar ini tercatat Rp9.932.683.296.
Sementara di posisi ketiga ada Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Kekayaan politikus kawakan Partai Golkar ini tercatat Rp9.932.683.296.
Namun angka itu masih merujuk LHKPN periode 2021. Ada kemungkinan besar terjadi perubahan nilai harta Yuli, panggilan akrabnya, bila LHKPN 2022 sudah dilaporkan KPK.
Berikut daftar nilai harta kekayaan tujuh kepala daerah di Soloraya merujuk LHKPN Periode 2021 dan LHKPN Periode 2022 yang dihimpun solopos.com;
2. Bupati Klaten, Sri Mulyani: Rp13.443.745.031.
3. Bupati Karanganyar, Juliyatmono: Rp9.932.683.296.
4. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo: Rp8.416.632.506.
5. Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati: Rp6.740.932.749.
6. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani: Rp6.228.016.8990.
7. Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat: Rp4.682.493.346.
Data itu, yang sudah merujuk kepada LHKPN periode 2022 baru Gibran Rakabuming, Joko Sutopo, Sri Mulyani, dan Mohammad Said Hidayat. Untuk tiga kepala daerah lainnya, LHKPN periode 2022 mereka belum muncul.
Bagi penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN Periode 2022 masih mempunyai kesempatan hingga akhir Maret 2023. Tidak hanya pejabat eksekutif, anggota legislatif atau DPRD juga harus melaporkan LHKPN.
Pelaporan LHKPN rutin dilakukan setiap tahun kepada KPK dan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.