Solopos.com, BOYOLALI — PDIP dan PKS sudah memastikan berkoalisi mengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau cabup-cawabup pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Boyolali 2024.
Sejumlah pengamat politik Boyolali memberikan pandangannya mengenai peta politik Pilkada Boyolali dengan bersatunya dua parpol tersebut. Pegiat Pemilu sekaligus pengamat politik Boyolali, Pardiman, menilai koalisi yang disepakati pada Sabtu (27/4/2024) itu terbentuk karena pengaruh situasi politik nasional.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Karena kondisi PDIP dan PKS menyatakan belum mau bergabung dengan pemerintah atau tidak, sehingga ini kelihatannya mempengaruhi [politik] daerah dalam Pilkada dan penentuan koalisi,” ujarnya kepada Solopos.com, Senin (6/5/2024).
Ia menangkap PDIP Boyolali tidak mau kecolongan untuk kali kedua seusai kalah dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) walaupun sebenarnya mereka dinilai kuat untuk mengusung calon bupati-wakil bupati sendiri.
Pardiman menilai koalisi PDIP-PKS selain ingin menang Pilkada, juga ingin mendominasi parlemen lebih kuat lagi. “Dengan mereka menguasai mayoritas di parlemen, ketika nanti menang [bupati-wakil bupati] lagi, pemerintahan bisa berjalan lebih mudah,” jelas Dosen Ilmu Politik UIN Raden Mas Said Surakarta tersebut.
Dengan dominasi di parlemen, penentuan apa pun baik anggaran, kebijakan, dan lain-lain menjadi lebih mudah. Lebih lanjut, Pardiman menyarankan PKS dapat lebih mewarnai perpolitikan di Boyolali dengan bergabung ke PDIP.
Walau masuk dalam koalisi PDIP, PKS ia harapkan tetap bisa mengontrol dan nantinya memberi solusi pada pemerintahan. “Jadi bukan koalisi yang membabi buta. Kalau memang ada yang perlu dikritisi ya tetap saja PKS mengkritisi,” jelas dia.
Tidak Melawan Kotak Kosong
Lebih lanjut, meski berkoalisi dengan PKS sehingga memiliki kekuatan besar, Pardiman memprediksi PDIP tetap tidak akan melawan kotak kosong. Masih ada tiga partai lain yang jika bergabung masih bisa mengusung cabup-cawabup.
Mereka yakni Partai Golkar dengan empat kursi, Partai Gerindra tiga kursi, dan PKB tiga kursi. Gabungan ketiganya akan memiliki total 10 kursi dan memenuhi syarat untuk mengusung cabup-cawabup.
Ia berharap tiga partai tersebut bisa tetap solid berkoalisi untuk mengusung calonnya sendiri. Jika satu partai saja bergabung ke koalisi PDIP-PKS, maka koalisi lawan yang terbentuk tidak akan cukup untuk mengusung pasangan calon.
Jika itu terjadi, satu-satunya harapan agar tidak melawan kotak kosong yaitu munculnya pasangan calon dari jalur independen.
“Walaupun sebenarnya dalam peraturan ada, kalau nanti hanya satu [calon] diadakan perpanjangan. Kalau bisa, boleh mengubah gabungan koalisi. Jadi koalisi itu bisa membentuk koalisi baru. Namun, kalau terpaksa hanya satu saja dan tidak mau mengubah koalisi, maka yang bisa melawan hanya perorangan, itu pun kalau ada,” kata dia.
Pardiman menyarankan tiga partai di luar PDIP-PKS agar lebih solid dan memperlancar komunikasi. Ia juga meminta Partai Golkar, PKB, dan Partai Gerindra untuk intens berkomunikasi dengan jajaran di atasnya agar segera membuat koalisi yang baru.
PDIP Dinilai Gamang
Sementara itu, pengamat politik Boyolali lain, Bramastia, menilai PDIP dalam posisi gamang. Memiliki 36 kursi, mestinya PDIP lebih percaya diri. Namun, Bram menilai hal yang terjadi justru sebaliknya.
Ia mengatakan situasi nasional membuat Boyolali ini dipandang khusus. Maka kemudian, ada rasa ketidakpercayaan diri dari PDIP. PDIP dipandang membutuhkan energi baru yang militan dan terstruktur, yaitu PKS.
Direktur Boyolali Research and Analysis Movement Society (BRAMS) Institute tersebut menilai PKS memiliki banyak peluang walau hanya memiliki empat kursi karena dibutuhkan kekuatan militansinya.
“Sehingga, menurut saya sudah waktunya PKS berani untuk membangun bargaining politik. PKS harus lebih agresif menegosiasikan dirinya dan kekuatan militansinya, bahwa memang PKS mempunyai porsi yang pantas untuk semisal jadi wakil bupati,” kata dia.
Ia membaca nantinya komposisi cabup-cawabup dari koalisi tersebut bisa berbagi walaupun selisih perolehan kursi antara PDIP dan PKS terlampau jauh yaitu 36 berbanding 4. Ia mencontohkan bisa jadi bupatinya dari PDIP dan wakilnya PKS.
Di tengah situasi genting, Bram mengatakan PDIP perlu semacam lapis kedua untuk mempertahankan kekuasaannya agar tidak runtuh. Bram juga menilai koalisi PKS dengan PDIP belum final.
Strategi di Titik Akhir
Ketika koalisi tersebut sama-sama menguntungkan hal tersebut bisa berlanjut. Namun, ketika nantinya dirasa koalisi tersebut kurang menguntungkan, PKS bisa kembali lagi ke koalisi sebelumnya.
“Mungkin itu bisa menjadi strategi di titik akhir. Kemudian, dia balik kanan ke koalisi sebelumnya. Saya pikir itu hal yang wajar. Kalau toh misal PKS tidak masuk ke sana, saya pikir tiga partai, Golkar, Gerindra, dan PKB masih punya kans untuk bersatu dan bergabung. Ini menjadi dinamika politik yang menarik di Boyolali dalam kehidupan berdemokrasi,” jelas dia.
Ia membaca koalisi PDIP-PKS tidak hanya sebatas ingin membangun Boyolali tetapi ketika berbicara tentang politik maka berbicara meraih kekuasaan secara maksimal. Untuk membuat bargaining makin kuat, Bram juga menyarankan PKS mengedepankan marwah partai.
Ia juga menyarankan PKS untuk bernegosiasi lebih keras, mendialogkan, dan mendiskusikan ketika PDIP serius untuk mengajak kerja sama. Berkaca dari pengalaman Pilkada 2020, PKS tidak masuk dalam koalisi yang mengusung bupati-wakil bupati dari PDIP.
Pada Pilkada 2020, partai politik di parlemen yaitu Partai Golkar, PKB, dan Partai Gerindra menjadi pendukung cabup-cawabup yang diusung PDIP. “Akan tetapi mereka hanya menjadi pendukung, bukan pengusung. Mereka pada waktu itu di luar KPU. Nah, ini jangan sampai PKS terjebak seperti masa lalu dari ketiga partai yang ada saat ini,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
