SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, SRAGEN </strong>– <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180416/493/910636/pertanian-klaten-petani-desa-gempol-beralih-menanam-padi-organik-ini-alasannya">Program asuransi pertanian</a> yang digulirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menjadi daya tarik bagi petani. Padahal premi asuransi itu terhitung murah, yakni Rp36.000 per hektare per musim. Catatan Dinas Pertanian (Distan) Sragen, jumlah lahan yang ikut asuransi secara swadaya pada 2017 hanya 448,84 hektare.</p><p>Kasi Usaha Pertanian Distan Sragen, Suwarso, saat berbincang dengan <em>Solopos.com</em>, Rabu (30/5/2018), mengungkapkan data lahan padi yang ikut asuransi dengan bantuan dana pemerintah pusat pada 2017 sebanyak 21.222,273 hektare; lahan padi yang diasuransikan lewat program produsen pupuk organik hanya 3.762,68 hektare, dan jumlah lahan yang diasuransikan secara swadaya hanya 448,84 hektare.</p><p>Dia menyampaikan program asuransi dari APBD Sragen hanya 1.000 hektare untuk lahan padi di lokasi rawan banjir, yakni di sepanjang bantaran Bengawan Solo. Pada APBD Perubahan 2018, Suwarso akan mengajukan program asuransi untuk 1.000 hektare lagi.</p><p>“Asuransi <a href="http://news.solopos.com/read/20180530/496/919370/mentan-ajak-mahasiswa-berbagi-informasi-soal-pertanian">pertanian </a>ini berjangka dan jangkanya hanya satu musim. Ketika berpindah musim maka harus bayar premi lagi. Dalam proses pencairannya mudah, yakni secara administrasi hanya melampirkan kartu identitas, dokumen polis, dan mengisi formulir. Tetapi prosedur administrasi itu dianggap ribet oleh petani,” ujarnya.</p><p>Suwarso mengakui program asuransi pertanian tidak diminati petani karena banyak alasan, yakni tidak mau ribet dan seterusnya. Dia menyatakan sebenarnya prosesnya mudah selama persyaratannya terpenuhi. Dia bersyukur selama ini sudah bisa mengajak para petani untuk asuransi secara swadaya, yakni ada 448,84 hektare dari total lahan pertanian padi di Sragen mencapai 41.000 hektare.</p><p>“Kami sudah berusaha maksimal untuk membujuk petani lewat <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180423/494/909101/petani-karanganyar-sulit-diajak-terapkan-pertanian-organik">penyuluh pertanian</a> lapangan (PPL) dan seterusnya. Kadang-kadang ketika dapat asuransi pun petani enggan laporan dengan alasan lupa dan sebagainya. Sebenarnya asuransi itu menguntungkan karena klaimnya bisa mencapai Rp6 juta per hektare,” tambahnya.</p><p>Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno, mengatakan program asuransi itu hanya kecil peminatnya, yakni di daerah-daerah yang rawan bencana, seperti Sidoharjo, Tanon, Tangkil, dan daerah bantaran Bengawan Solo lainnya.</p><p>Dia menyampaikan bagi petani padi dengan sistem irigasi teknis atau setengah irigasi tidak mau berasuransi karena mereka optimistis tidak akan mengalami puso.</p><p>“Seperti petani penggarap dan petani penyewa tidak mau ikut asuransi karena akan menambah biaya produksinya. Belum lagi persoalan administrasi yang bikin ribet petani. Selama ini petani menganggap asuransi itu tidak menguntungkan, kecuali 10%-15% petani di daerah rawan bencana itu,” katanya.</p>