Solopos.com, BOYOLALI — Kabid Bina Perencanaan dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Sucahyo Eko Basuki, menjelaskan hingga saat ini belum ada keluhan atau ajuan resmi terkait kenaikan insentif RT-RW.
Namun, Cahyo mengakui ada keinginan untuk menaikkan insentif RT-RW. Dispermasdes juga telah membuat skema anggaran jika ada kenaikan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa dan insentif RT-RW.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Hal itu disampaikan Cahyo menanggapi keluhan ketua RT dan RW terkait nilai insentif mereka yang lebih rendah dibanding daerah lain di Soloraya.
“Nanti kan disesuaikan kondisi anggarannya oleh Pak Bupati, dicek kekuatan APBD Boyolali. Dilihat juga prioritas Pak Bupati tahun ini apa dulu, karena Pak Bupati punya pemikiran jangka ke depannya apa yang harus didahulukan,” kata dia saat diwawancarai Solopos.com di kantornya, Senin (17/7/2023).
Cahyo menceritakan saat kali pertama ia menjadi pegawai Dispermasdes pada 2018, insentif RT nilainya Rp500.000 per tahun dan RW Rp400.000 per tahun. Kemudian, pada 2020 nilai insentif itu naik menjadi Rp150.000 per bulan sampai saat ini.
Penentuan nilai insentif RT-RW di Boyolali merupakan kebijakan dari Pemkab Boyolali. Ia menyebut total ada 6.335 RT dan 1.393 RW. Cahyo menjelaskan insentif RT-RW masuk pos bantuan keuangan kabupaten tapi melewati alokasi dana desa. Dispermasdes memfasilitasi pencairan.
“Itu kan penghargaan untuk lembaga desa sesuai kemampuan APBD kabupaten. Alokasinya dari dana desa, dari perhitungan minimal 10 persen anggaran transfer dari pemerintah pusat kecuali dana desa dan DAK,” kata dia.
Ketua RT-RW di Boyolali Dijamin BPJS TK
Terkait insentif RT-RW kabupaten yang lain yang lebih tinggi dibanding Boyolali, Cahyo meminta para ketua RT dan RW membandingkan jumlah RT-RW di daerah tersebut. Dengan jumlah RT-RW yang lebih kecil dari Boyolali, ada kemungkinan insentif RT-RW di daerah itu lebih besar dibanding Boyolali.
Cahyo mengungkapkan anggaran untuk insentif RT se-Boyolali pada 2023 ini senilai Rp11,403 miliar. Sedangkan untuk anggaran insentif RW se-Boyolali dari APBD 2023 senilai Rp2,507 miliar.
Selain mendapatkan insentif, ketua RT-RW di Boyolali juga terlindungi BPJS Ketenagakerjaan untuk dua program yaitu jaminan kematian dan kecelakaan sejak 2021. Anggaran untuk premi BPJS ketua RW dan RW itu sekitar Rp246 juta pada 2023.
“Pemkab Boyolali kan memikirkan nanti kalau terjadi apa-apa kan dijamin BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada dua, untuk jaminan kematian Rp42 juta, dan jaminan kecelakaan besarannya tergantung kalau yang kecelakaan tergantung ada yang ringan, sedang, berat,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua RT dan RW di Boyolali mengeluhkan nilai insentif mereka yang dinilai lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Soloraya. Ketua RT-RW di Boyolali menerima insentif Rp150.000/bulan.
Nilai itu lebih rendah dibanding daerah lain. Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, insentif RT dan RW di Wonogiri tahun ini mencapai Rp500.000 per bulan, lalu Sragen Rp350.000 per bulan, dan Sukoharjo Rp2,5 juta per tahun.
Tanggung Jawab Berat Ketua RT-RW
Ketua RW 019 Karang Duwet, Winong, Boyolali, Adiyanto, menuturkan ia sudah lima tahun menjadi Ketua RW. Pensiunan ASN guru Geografi SMA tersebut mengaku selama itu insentif yang ia dapat selalu ia berikan untuk pembangunan di dukuh tempat ia tinggal.
Seingatnya, ia selalu mendapatkan pemberitahuan insentif RT-RW di Boyolali turun setiap tiga bulan sekali. Namun, ia sengaja untuk mengambilnya setahun sekali.
“Saya mengambil insentif RW itu setiap akhir tahun, itu dari dulu jumlahnya sama baik RT/RW yaitu sekitar Rp1,8 juta [setahun]. Saya berikan ke pembangunan fisik dukuh saya, itu kalau saya, RT RW yang lain ya terserah untuk apa karena itu memang hak beliau-beliau,” ujar dia saat berbincang dengan Solopos.com di rumahnya, Rabu (12/7/2023).
Dengan insentif Rp1,8 juta setahun, artinya tiap bulan ia menerima sekitar Rp150.000 per bulan. Adiyanto menilai insentif tersebut perlu ditingkatkan. Alasannya bukan semata-mata karena jumlah, tapi tanggung jawab RT-RW yang juga berat.
Terpisah, Ketua RT 002 Winong Baru, Winong, Boyolali, Sri Margono, juga mengatakan nilai insentif RT-RW senilai Rp150.000 per bulan perlu dinaikkan.
“Istilahnya caranya merengkuh RT-RW itu seperti kabupaten yang lain, bukan semata-mata jumlahnya berapa. Tapi semisal insentif RT-RW bisa disesuaikan dengan kabupaten yang lain ya alhamdulillah le ngrengkuh yo tenanan,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
