Soloraya
Minggu, 19 Februari 2012 - 10:31 WIB

INSTALASI RAWAT INAP Diwacanakan Jadi RS

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

WONOGIRI--Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mewacanakan pelayanan instalasi rawat inap yang ada di Kabupaten Wonogiri ditingkatkan menjadi rumah sakit. Kepala DKK Wonogiri, Widodo, mengatakan pelayanan rawat inap di Wonogiri baru ada di lima kecamatan yakni Pracimantoro, Wuryantoro, Baturetno, Purwantoro dan Jatisrono.

“Sebenarnya, kami berencana untuk meningkatkan rawat inap menjadi rumah sakit karena di wilayah tersebut belum ada rumah sakit. Hanya, saat ini masih terkendala sarana dan prasarana yang belum dapat dipenuhi seperti ruangan, SDM (sumber daya manusia-red) dan alat-alat kesehatan,” ungkapnya saat dijumpai wartawan di Pemkab Wonogiri akhir pekan lalu. Juga instalasi gawat darurat (IGD), ICU, ruang bersalin dan klinik untuk dokter.

Advertisement

Selain itu, lanjut dia, juga ada syarat-syarat tertentu untuk tipe rumah sakit. Seperti rumah sakit tipe D yang harus memiliki kapasitas tempat tidur minimal 20 unit dan maksimal 50 unit. Dalam hal SDM, untuk rumah sakit tipe C harus ada tenaga medis untuk bedah umum, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, serta bagian anak.

“Dan, di bagian rawat inap juga membutuhkan tiga sif. Sedangkan dalam satu sif minimal ada dua dokter. Peningkatan itu perlu apalagi di wilayah yang belum ada rumah sakit swasta seperti di Baturetno dan Purwantoro,” imbuhnya.

Ia menyatakan untuk wacana itu memerlukan biaya yang besar. Untuk perintisan, lanjut dia, sebenarnya sudah dilakukan tetapi untuk menjadi rumah sakit masih jauh dari fasilitas yang cukup.

Advertisement

Ia menambahkan, dalam hal dana, pihaknya telah melakukan terobosan dengan mengusulkan langsung ke pemerintah pusat. Tetapi usulan itu dikembalikan ke pemerintah daerah karena saat ini merupakan era otonomi daerah. Padahal, anggaran di daerah juga minim.

“Kami berharap, untuk pengalokasian di bidang kesehatan lebih baik top down atau dari atas ke bawah dan jangan sentralisasi. Sedangkan untuk usulan, sebaiknya bottom up sehingga sesuai kebutuhan di daerah,” pungkasnya.

(JIBI/SOLOPOS/Ayu Abriyani KP)

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif