SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Pembangunan Kota Solo, pakar tata kota UNS Solo menilai proyek RS Siloam perlu kajian berlapis.
Solopos.com, SOLO–Pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam yang dilengkapi hotel dan pusat pendidikan dinilai butuh kajian berlapis merujuk setiap fungsi bangunan. Analisis tersebut diperlukan untuk melihat daya dukung sosial maupun lingkungan di sekitar lokasi proyek.
Hal itu disampaikan pakar tata kota dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kusumastuti, menanggapi rencana pembangunan kawasan terpadu Siloam yang hanya diplot satu dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Kusumastuti, perlu kajian seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tersendiri merujuk kompleksitas pembangunan.
“Standar Amdal ketiga jenis bangunan di Siloam jelas berbeda. Perlu tiga analisis yang kemudian diintegrasikan mengacu konsep kawasan,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Selasa (19/1/2016).
Kusumastuti menjelaskan kajian Amdal RS dan hotel lebih kompleks dibanding pusat pendidikan lantaran bangunan cenderung digunakan 24 jam. Dia mencontohkan limbah buangan RS tidak boleh dibiarkan sampai berhari-hari karena rawan menularkan penyakit. Penggunaan basement yang kerap diplot sebagai parkir hotel juga perlu dikaji kaitannya dengan ketersediaan air tanah. Demikian halnya potensi pencemaran udara dari hotel maupun RS yang berbeda. “Perlu kajian mendalam, apalagi proyek berada di tengah permukiman padat penduduk,” tutur dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UNS itu.
Selain dampak lingkungan, Kusumastuti menyoroti ekses sosial dengan pembangunan Siloam yang direncanakan 30 lantai. Menurut dia, privasi warga sekitar kawasan secara tidak langsung terganggu dengan pembangunan gedung pencakar. Belum lagi akses keluar masuk gedung yang bersinggungan dengan kawasan kampung. “Bangunan setinggi 10 lantai saja sudah bisa mengekspos lingkungan sekitar. Saya mendorong Pemkot betul-betul mengkaji pembangunan tanpa intervensi agar tidak ada efek lingkungan jangka panjang.”
Sekretaris Komisi II DPRD, Supriyanto, menilai Pemkot sembrono dengan menetapkan proyek Siloam cukup dilengkapi satu IMB. Dia mengatakan dampak lingkungan ketiga jenis bangunan jelas berbeda meski dibangun satu atap. “Pembangunan kos-kosan saja perlu IMB yang berbeda dengan rumah tinggal di dalamnya. Apalagi ini hotel, RS dan sekolah,” kata dia.
Komisi II segera memanggil Pemkot untuk mengklarifikasi rencana pembangunan RS bertaraf internasional tersebut. Klarifikasi juga bakal ditujukan pada pihak RS Siloam.