SOLOPOS.COM - Ilustrasi Solo Baru (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SUKOHARJO-Pembangunan taman di Jl. Ir. Soekarno, wilayah Solo Baru (Soba), Kecamatan Grogol yang dianggarkan menghabiskan dana hingga Rp10 miliar dimaksudkan untuk menarik investor ke Kota Makmur. Bahkan, dalam perkembangannya, alokasi dana untuk proyek ambisius tersebut akan ditambah hingga menjadi Rp12 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menanggapi kritik yang dilontarkan Ketua Palapa Mukti Sukoharjo, Agus Tri Raharjo, yang juga Ketua Nasional Forum Pembaharuan Desa (FPD), Sabtu (9/11/2013).
Menurut Bupati, pembuatan taman bukan tanggung jawab investor seperti yang Agus katakan. Hal itu justru menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten (pemkab) agar investor mau masuk ke Kota Makmur.
“Begitu sulitnya mendatangkan investor ke kabupaten. Mereka melihat kondusifitas daerah, masalah perizinan dan macam-macam. Pada era Wardoyo, Rp7 triliun dana masuk ke Sukoharjo,” ujarnya dalam sambutan pengambilan sumpah dan pelantikan 11 kades terpilih di Pendapa Kantor Pemkab Sukoharjo, Sabtu.
Menurut politisi PDIP tersebut, awalnya pemkab menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar. Namun, jumlah itu kemungkinan akan dinaikkan menjadi Rp12 miliar.
“Pembangunan di Soba membawa efek besaran pendapatan asli daerah (PAD). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Soba yang awalnya hanya Rp400.000, saya naikkan menjadi Rp2 juta,” terangnya.
Menurut Bupati, PAD Sukoharjo mengalir deras dari banyaknya reklame di dalam maupun luar gedung-gedung di Soba.
“Mal-mal itu isinya duit semua. Hitungannya, Rp10 miliar itu sudah balik dalam dua tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan, berkat maraknya investasi yang masuk ke Soba, harga tanah di Soba kini naik luar biasa. Tanah yang dulu berharga Rp2 juta per meter persegi, sekarang telah mencapai Rp20 juta per meter persegi.
“Dampak pembangunan Soba cukup banyak. Siapa saja boleh mengkritisi, tetapi saya berhak sampaikan pendapat saya,” jelasnya.
Ia menegaskan, rencana penataan taman di Soba telah dihitung secara cermat. Tak main-main, pemkab turut mengundang konsultan ahli masalah pertamanan.
“Kami membicarakan masalah ini di eksekutif. Tapi Ketua Palapa kok kritik gitu?” pungkasnya.