Solopos.com, SUKOHARJO — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo tertinggi se Provinsi Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten sebesar 77,68. Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo pada 2022 sebesar 7,61%.
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyebut angka kemiskinan mengalami penurunan setelah sebelumnya pada 2021 angka kemiskinan Kabupaten Jamu ada di 8,23%. Angka tersebut juga menempatkan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo pada posisi terendah di Soloraya dan nomor 8 di Jawa Tengah. Sementara kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukoharjo menurutnya hanya sebesar 0,36% dan menjadi yang terendah di Soloraya serta terendah kedua di Jawa Tengah.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Dengan capaian tersebut Etik mengatakan kinerja positif telah ditunjukkan Pemkab Sukoharjo pada tahun 2022 lalu. “Untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebesar 2,67% yang merupakan terendah ketiga se-Jateng. Tren pertumbuhan ekonomi cenderung menunjukkan angka yang merangkak naik,” terangnya, Kamis (20/7/2023).
Angka pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo juga diklaim mulai merangkak positif di angka 5,61%, yang sempat terkontraksi -1,7% pada saat pandemi Covid-19 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab guna menyejahterakan masyarakat. Etik mengakui salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dan diskresi dalam pelaksanaannya.
Sementara pada Nota Pengantar Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2024 dalam Rapat paripurna DPRD Sukoharjo, Etik menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2024 mencapai Rp388.292.466.950 (Rp388 miliar). Target tersebut naik 5,62% jika dibandingkan target PAD pada 2023 ini.
Target tersebut rencananya berasal dari pajak daerah sebesar Rp198,6 miliar, retribusi daerah Rp20,450 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp32,047 miliar, serta PAD lain-lain yang sah Rp137,194 miliar.
“Kebijakan belanja daerah, mencerminkan program utama. Kebijakan pembiayaan menggambarkan sisa defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah,” jelas Etik.
Estimasi belanja daerah pada rancangan KUA-PPAS 2024 sebesar Rp2,289 triliun. Jumlah tersebut naik 1,15% dibandingkan total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023. Di sisi lain, persoalan stunting kata dia perlu mendapatkan perhatian lebih. Konvergensi dan sinergisitas dalam penanganannya harus dijalankan dengan baik agar target nasional sebesar 14% di tahun 2024 dapat diwujudkan.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sukoharjo, Rudiyanto, mengatakan Pemkab Sukoharjo telah menyiapkan rujukan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) pada 2022-2026. Penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo dilakukan dengan tiga strategi yakni pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan peminimalan kantong kemiskinan.
Pada strategi pengurangan beban, Pemkab Sukoharjo menyubsidi iuran peserta JKN. Ada juga Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT), dan santunan kematian.
Pada program peningkatan pendapatan, Pemkab merencanakan bantuan permodalam bagi UMKM, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), dan subsidi bunga UMKM. Selain itu juga disalurkan program gerobak angkringan, bantuan alat pertanian, pembangunan sumur dalam hingga pelatihan kerja warga prasejahtera.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
