SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat diwawancara wartawan mengenai banjir seusai mengikuti Upacara Hari Jadi Kota Solo di Solo Safari, Sabtu (17/2/2023). (Solopos.com/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SOLO — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Tren positif itu mampu dijaga dengan baik di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2022.
Bahkan pada tahun 2022, IPM Solo berhasil nangkring di peringkat tiga terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng). IPM Solo tahun lalu hanya kalah dari Kota Salatiga dan Kota Semarang, yang berturut-turut berada di peringkat pertama dan kedua.
Sedangkan di posisi keempat ditempati Kota Magelang, dan posisi ke lima ada Kabupaten Sukoharjo.
Berdasarkan buku Surakarta Dalam Angka 2023, IPM Solo 2022 di angka 83,08. Angka itu naik dari IPM tahun 2021 dengan angka 82,62 dan tahun 2020 di angka 82,21.
Berdasarkan buku Surakarta Dalam Angka 2023, IPM Solo 2022 di angka 83,08. Angka itu naik dari IPM tahun 2021 dengan angka 82,62 dan tahun 2020 di angka 82,21.
Sementara IPM Solo pada 2019 dan 2018 tercatat 81,86 dan 81,46. Tren peningkatan IPM menunjukkan keberhasilan Pemkot Solo bersama stakeholder terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota ini. Pandemi Covid-19 tidak mampu menahan laju peningkatan IPM Kota Bengawan.
Namun jajaran Pemkot Solo tidak boleh merasa cepat berpuas diri. Sebab, bila dibandingkan IPM Salatiga dan Semarang, IPM Solo terpaut lumayan jauh.
Kondisi tersebut disadari betul Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (8/3/2023). Menurut dia, capaian positif yang berhasil diraih tidak boleh membuat jajarannya maupun para pemangku kepentingan mengendurkan semangat meningkatkan kualitas SDM masyarakat Solo.
“Masih perlu banyak evaluasi,” ujar dia.
Gibran melihat banyak aspek pendidikan masyarakat yang masih harus di tingkatkan. Dia tidak mau capaian IPM membuat jajarannya merasa kinerjanya sudah cukup.
“Harus terus ditingkatkan ke depannya,” pesan dia.
Di sisi lain, dikutip dari laman bps.go.id, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta Standar hidup layak.
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).