Solopos.com, KARANGANYAR — Informasi akan ada lagi mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karanganyar santer beredar. Kabar ini makin kuat setelah ada sejumlah pejabat eselon II yang mengikuti asesmen di salah satu hotel di Solo sejak Selasa-Rabu (28-29/11/2023).
Mutasi ASN tersebut bakal menjadi yang pertama di pemerintahan Bupati Rober Christanto yang dilantik pada 20 November 2023 lalu.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko, membenarkan selentingan kabar bakal adanya mutasi di pejabat Pemkab Karanganyar. Anung meminta Bupati Rober bisa menahan diri untuk tidak melakukan mutasi pejabat terutama di tataran eselon II meskipun memiliki hak prerogatif untuk itu.
“Secara pribadi saya mengimbau Bupati bisa menahan keinginan untuk mutasi, apalagi di akhir tahun anggaran 2023 ini,” kata politikus Partai Golkar ini ketika dijumpai Solopos.com di gedung DPRD pada Rabu.
Anung berharap Bupati fokus pada penyelesaian program kerja dan bukan untuk memutasi ASN. Pasalnya, sambung dia, dari hasil rapat sinkronisasi APBD bersama tim anggaran Pemkab Karanganyar belum lama ini, penyerapan belanja daerah baru mencapai 70%. Sementara sisa waktu anggaran APBD Kabupaten Karanganyar tinggal menghitung hari.
Anung khawatir mutasi pejabat eselon II akan berdampak pada penyerapan anggaran daerah yang tak optimal. Ujungnya, masyarakat yang akan dirugikan akibat program kerja pemerintah yang tak optimal. “Konsentrasikan dulu di 20 hari ke depan (sisa masa jabatan bupati) untuk penyelesaian program kerja pemerintahan,” katanya.
Anung mengatakan Bupati harus mempertimbangkan sisi positif dan negatif dalam melaksanakan mutasi tesrebut. Termasuk mempertimbangkan efektivitas kinerja ASN jika dilakukan mutasi jabatan. “Jelas kalau pejabat eselon II digeser-geser pasti akan mengganggu penyerapan anggaran,” katanya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Darwanto, yang meminta bupati fokus untuk menyelesaikan program kerja pemerintahan. “Memang hak prerogatif bupati memutasi. Tapi alangkah baiknya tidak mutasi. Karena tentu akan pengaruhi kinerja ASN,” kata dia.
Saat disinggung apakah ada muatan politis dalam rencana mutasi jabatan ASN tersebut, Darwanto enggan mengomentarinya. Politikus PKS ini hanya berharap Bupati menahan diri untuk tidak melakukan mutasi pejabat. “Saat ini sudah settle jangan pengaruhi kinerja dengan mutasi,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
