Solopos.com, WONOGIRI—Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri kembali melayani publik sejak Pemkab Wonogiri menetapkan status PPKM level II di Kabupaten Wonogiri. Meski begitu, tampak meja dan kursi tersusun rapi, yang berarti tak ada pengunjung datang.
Daftar hadir yang turut diisi Solopos.com pada Rabu (19/1/2022) sekira pukul 10.00 WIB, hanya ada dua nama. Itu pun salah satunya adalah petugas perpustakaan yang mengisi namanya sendiri.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Hampir setiap hari, menurut Pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri, Wartiningsih, kondisi ruang baca dan daftar hadir pemustaka selalu “bersih”. “Antara dua sampai tiga orang, itu sudah minimal sekaligus maksimal,” ujar Wartiningsih ketika diwawancarai Solopos.com, Rabu.
Baca Juga: Perpustakaan Wonogiri Punya Program Bagi-Bagi Buku Gratis Lho
Fenomena sepinya pengunjung yang datang ke perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri itu diakui Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan, Maryanto. Kondisi itu terjadi bahkan sebelum pandemi Covid-19. Ia mengatakan minat baca masyarakat masih belum bergairah.
“Tidak hanya terjadi di Kabupaten Wonogiri sebenarnya. Bangsa kita ini [Indonesia] bukan bangsa yang gemar membaca,” imbuh Maryanto.
Dalam survei yang ia temukan, disebutkan dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang memiliki minat membaca buku.
Baca Juga: iWonogiri, Terobosan Digital Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri
Maryanto menambahkan pengunjung perpustakaan yang dipimpinnya tak murni berlatarbelakang hobi membaca. “Kebanyakan mereka yang berkunjung ke sini ketika ada tugas, penelitian, atau sewaktu mengerjakan skripsi,” ucapnya.
Selama ini, menurut Maryanto, Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri tak menyerah membangkitkan minat baca masyarakat. Sebelum pandemi Covid-19, contohnya, Maryanto dan jajarannya mengadakan program perpustakaan keliling ke desa-desa.
Program itu digunakannya sekaligus untuk sosialisasi program aplikasi iWonogiri, perpustakaan digital milik Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri, juga sosialisasi minat baca dengan bekerja sama dengan komunitas desa.
Baca Juga: PERPUSTAKAAN WONOGIRI: Wonogiri Kekurangan Ribuan Pustakawan
“Kami mendorong komunitas yang ada di desa di Kabupaten Wonogiri untuk membangun perpustakaan melalui program Pojok Baca,” kata Maryanto. Komunitas yang ia maksud antara lain PKK, Karang Taruna, dan organisasi masyarakat sejenis.
Melalui program Pojok Baca, Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri bersedia membantu penyediaan buku dengan status pinjam. Adapun syaratnya, tambah Maryanto, pengelolaan komunitas tersebut harus jelas.
Masih dalam rangka mendorong minat baca, Solopos.com sempat melirik koleksi buku yang disediakan di ruang baca. Hasilnya, deretan rak buku berkategori sejarah terpantau lebih sedikit ketimbang buku berkategori fiksi.
Baca Juga: Ratusan Sekolah di Wonogiri Belum Miliki PERPUSTAKAAN
Hal itu sedikit banyak berpengaruh pada ketertarikan pengunjung, sebab menurut Maryanto kebanyakan pemustaka berstatus mahasiswa dan siswa yang lebih butuh buku untuk keperluan penyelesaian tugas mereka.
“Koleksi bukunya mayoritas berasal dari dana APBD. Selain itu buku-buku hibah juga ada, meski tidak banyak,” ujar Maryanto ketika ditanyai sumber buku-buku koleksi perpustakaan pimpinannya.
Anggaran Minim
Sementara itu, Wartiningsih mengatakan pengadaan buku di Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri tidak seberapa dibanding kota/ kabupaten lain. “Dananya saja untuk tahun ini [2022] hanya senilai Rp8,2 juta,” kata Wartiningsih.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi Masyarakat, Kelompok 295 KKN UNS Revitalisasi Perpustakaan Desa Pasekan Wonogiri
Dana senilai Rp8,2 juta yang hanya digunakan untuk pengadaan buku tersebut, diakui Wartiningsih, hanya bisa menampung 82 eksemplar buku. Ia juga menambahkan, rata-rata untuk setiap jenis buku dipukul rata, yakni masing-masing mendapat jatah 9 buku.
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri pun kebingungan. Di satu sisi dituntut menggerakkan minat baca masyarakat, tapi di sisi lain pengadaan buku-buku yang dibutuhkan pembaca yang mayoritas untuk keperluan akademik hanya diberi jatah APBD yang menurut Wartiningsih sedikit.
Maryanto menambahkan biaya pengadaan buku yang berjumlah Rp8,2 juta itu nantinya didasarkan pada data kebutuhan pemustaka. “Pengadaannya berdasarkan data pemustaka yang sering datang tapi tidak bisa dilayani karena buku yang dicari tidak ada. Buku-buku semacam itu akan menjadi skala prioritas untuk dibeli, selain buku-buku bestseller,” pungkasnya.
Baca Juga: Bejat! Guru SD di Wonogiri Cabuli Muridnya, Modus Diajak ke Perpustakaan
Setelah menggerakkan minat baca hingga ke desa-desa ditambah ketersediaan koleksi buku sesuai kebutuhan masyarakat, Maryanto berharap perpustakaan akan menjadi tempat yang sering dikunjungi masyarakat untuk membuka jendela ilmu pengetahuan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
