SOLOPOS.COM - Ilustrasi narkoba. (Solopos-Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, SRAGEN — Wilayah Kabupaten Sragen yang ada di sepanjang Jalur Solo-Purwodadi, yakni Kalijambe, Gemolong, dan Sumberlawang termasuk zona merah peredaran narkoba.
Tidak hanya di wilayah itu, Satresnarkoba Polres Sragen juga memetakan wilayah lain termasuk zona merah narkoba, yakni Masaran dan Sambirejo. Satu kecamatan lain, yaitu Sukodono termasuk darurat obat-obatan berbahaya.
Kapolres Sragen, AKBP Yuswanto Ardi, melalui Kasatresnarkoba Polres Sragen, AKP Rini Pangestuti, menyampaikan Satresnarkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 47 kasus peredaran narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang selama 2021.
Baca Juga : Cegah Konvoi Suporter Persis, Polresta Solo Kerahkan Tim Khusus
Baca Juga : Cegah Konvoi Suporter Persis, Polresta Solo Kerahkan Tim Khusus
Perinciannya, 21 kasus narkotika, 13 kasus prikotropika, dan 13 kasus obat-obatan terlarang. Rini menjelaskan Satresnarkoba membekuk 53 tersangka dari total 47 kasus tersebut.
Dari seluruh kasus itu, Satresnarkoba menyita 40,62 gram narkoba jenis sabu-sabu, 2,47 gram narkoba jenis gorila, dan 12.550 butir pil jenis psikotropika dan obat-obatan terlarang.
Baca Juga : Rampung! Jalan Menuju Museum Sangiran Sragen Sudah Mulus dan Lebar
Selain wilayah tersebut, Rini mengaku sering mendapatkan informasi peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Modus peredaran narkoba di Lapas melalui paket. Tetapi, katanya, Lapas menerapkan kebijakan baru tidak boleh ada paket masuk.
“Ketika masih ada kasus pun, biasanya lemparan dari luar tembok Lapas,” ujarnya.
Selanjutnya, terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penjualan narkoba yang ditangani Polda Jateng, Rini menerangkan tidak terkait kasus tersebut karena ditangani langsung Polda Jateng.
Baca Juga : Jelang Final Liga 2, Persis Solo Boyong Seluruh Keluarga Pemain
“Yang di Sambirejo itu hanya aset si perempuan yang bekerja di salon Solo. Hasil TPPU dibelikan aset di Sragen. Kami tidak diajak Polda. Pengungkapan TPPU itu diawali dari ungkap BNN [Badan Narkotika Nasional] pada 2014. Kemudian, berkoordinasi dengan bank ternyata ada aliran dana tidak wajar ke seorang pengusaha salon di Solo.”