JAMKESDA Diusulkan Dikelola Mandiri

(google/manadotoday)

KLATEN--Kalangan aktivis lembaga pemberdayaan masyarakat (LSM) mengusulkan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih, mengatakan selama bertahun-tahun Pemkab Klaten menggandeng pihak ketiga untuk merealisasikan program jamkesda. Menurutnya peluncuran jamkesda selalu molor dari rencana awal karena harus melalui tahap lelang. Kemoloran bisa berlanjut jika terjadi gagal lelang.

“Dari tahun ke tahun kendalanya ya itu. Wajar kalau warga miskin kian merana, sudah sakit masih harus menanggung biaya sendiri akibat kemoloran peluncuran jamkesda. Pemkab Klaten tidak mencoba terobosan baru dengan mengelola jamkesda secara mandiri,” ujar Muslih saat ditemui Solopos.com di Klaten akhir pekan kemarin.

Muslih menjelaskan, pengelolaan jamkesda secara mandiri memiliki beberapa keuntungan. Selain tidak akan terjadi kemoloran peluncuran karena gagal lelang, pengelolaan jamkesda secara mandiri akan menghemat anggaran.

“Kenyataannya tidak semua pemegang kartu jamkesda itu sakit. Kalau dana tersisa, otomatis pihak ketiga meraih untung. Yang namanya pihak ketiga pasti berorientasi pada keuntungan. Kalau dikelola secara mandiri, sisa dana jamkesda bisa masuk ke kas daerah melalui silpa [sisa lebih penggunaan anggaran],” kata Muslih.

Contoh  Solo

Muslih meminta Pemkab Klaten mencontoh pengelolaan layanan kesehatan secara mandiri oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui program pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta (PKMS). Layanan jamkesda, kata Muslih, sama seperti PKMS atau bantuan sosial yang bisa direalisasikan tanpa bantuan pihak ketiga.

Sementara Aktivis Forum Perempuan Tani Klaten (FPTK), Purwanti, menyesalkan kemoloran peluncuran jamkesda. Menurutnya, Pemkab Klaten harus mencari solusi agar warga miskin yang sudah masuk database sebagai penerima jamkesda bisa menikmati layanan ini. “Harus ada solusi karena sakit itu tidak bisa ditunda. Barangkali Pemkab Klaten bisa menyediakan dana talangan untuk berobat bagi warga miskin yang sudah masuk database penerima jamkesda,” kata Purwanti.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Klaten baru bisa membuka layanan jamkesda pada September mendatang atau setelah penetapan APBD Perubahan 2012. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, dr Ronny Roekmito, mengatakan kemoloran peluncuran layanan jamkesda itu dikarenakan terkendala aturan.

Dia menegaskan Dinkes Klaten tidak mau mengambil risiko jika tetap membuka layanan jamkesda yang tidak sesuai aturan. PT Askes yang dipilih sebagai rekanan jamkesda menolak jika menggunakan sistem penunjukan langsung. PT Askes bersedia menjadi rekanan jamkesda jika menggunakan sistem kerja sama, bukan penunjukan.