Klaten (Espos)--Kepala desa (Kades) dan lurah diminta melaporkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) atau legislatif terkait banyaknya laporan Jamkesda salah sasaran.
Demikian permintaan yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Klaten Yoga Hardaya, Kamis (30/9), di Gedung Dewan.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Mereka (kepala desa dan lurah-red) bukan saja tak boleh, namun wajib memberitahu. Sebab, itu (Penyalahgunaan Jamkesda-red) adalah pelanggaran pidana yang merugikan uang negara,” tegas Yoga kepada wartawan.
Apa yang dilontarkan Yoga tersebut terkait dengan ditemukannya 80-an persen nama usulan calon penerima Jamkesda yang bukan dari kalangan miskin.
Kondisi tersebut menurutnya adalah potret kelam betapa masih banyak warga yang tak memiliki empati atas nasib sesamanya yang jauh lebih membutuhkan.
“Pokoknya, kalau nantinya di tengah jalan memang ditemukan salah sasaran, saat itu juga bisa langsung dicabut kartu Jamkesda yang dipegang,” tegasnya.
Menurutnya, tim desa yang terlibat dalam pendataan keluarga miskin harus bertanggungjawab dan bekerja secara obyektif dalam hal pengajuan nama-nama penerima Jamkesda. Pasalnya, perjuangan untuk mengalokasikan anggaran bagi kesehatan warga miskin tidaklah mudah.
Sehingga, ketika kenyataanya di lapangan tidak sesuai dengan harapan untuk membantu warga miskin, hal ini sungguh menjadi ironis. “Kalau kenyataannya
seperti ini, ya tentu sangat mengecewakan,” lanjutnya.
asa
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
