JAMKESMAS: Data Tak Valid, DPRD Desak Pemkab Segera Bertindak

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Permasalahan data itu terungkap saat sejumlah pemerintah desa menemukan kejanggalan, di antaranya orang yang sudah meninggal dunia masih menerima kartu. Ada juga warga miskin yang tidak mendapat jamkesmas, sedangkan warga yang lebih kaya justru menerima kartu tersebut. Tahun ini, hanya 273.002 orang yang menerima kartu jamkesmas. Jumlah itu turun 17% dibandingkan penerima jamkesmas 2008 yang mencapai 331.140 orang.

Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Hamid Noor Yasin, mengungkapkan kerancauan data jamkesmas menjadi penting di tengah masih banyaknya warga Wonogiri yang masuk kategori miskin. Selain itu, anggaran untuk mendukung program jamkesmas juga berasal dari uang negara yang harus digunakan sesuai sasaran, yakni rakyat miskin. Untuk itu, dia meminta pihak terkait segera melakukan validasi data. Validasi itu harus dilakukan dalam waktu dekat karena jika tidak bisa terjadi persoalan baru di masyarakat.

“Itulah masalahnya, karena data dari awal rancau, tidak valid. Untuk itu, dinas [Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)] harus melakukan verifikasi data secara valid. Jangan sampai dana yang terbatas itu dinikmati warga yang sebenarnya mampu,” ungkap Hamid kepada Solopos.com. Lebih jauh, Hamid juga mempertanyakan apakah pendataan yang dilakukan sebagai dasar penetapan penerima jamkesmas 2013 telah berjalan dengan benar. Dia khawatir dalam pendataan itu masih ada tendensi baik itu kedekatan politik maupun keluarga. Hamid meminta dalam melakukan validasi data, dinas terkait menghilangkan pengaruh tendensi-tendensi tersebut.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Wonogiri yang membidangi kesehatan dan pendidikan, Ahmad Zarif. Zarif sapaannya mengaku begitu menerima informasi mengenai data Jamkesmas yang tidak valid, langsung mengkonfirmasi kepada pihak DKK Wonogiri. Dari Kepala DKK Wonogiri, Widodo, Zarif mendapat jawaban DKK akan segera melakukan inventarisasi untuk selanjutnya menyampaikan data hasil inventarisasi itu kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Di sisi lain, Zarif meminta DKK Wonogiri segera memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyebab kisruhnya data penerima jamkesmas 2013. “DKK kami minta memberi penjelasan kepada masyarakat luas termasuk bagaimana solusinya. Kalau perlu ada konferensi pers dari DKK,” imbuhnya.